Bahlil tegaskan tidak ingin UMKM jadi komoditas politik

Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, 'Pak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, ketika ada pileg, ketika ada pilpres. Dan mereka selalu dijadikan komoditi politik'. ....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ingin pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi komoditas politik pada tahun politik seperti saat ini.

Penegasan itu didasari pengalamannya yang memulai karir dan usaha sebagai pelaku UMKM. Ia pun mengaku telah menyampaikan langsung hal tersebut kepada Presiden Jokowi.

"Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, 'Pak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, ketika ada pileg, ketika ada pilpres. Dan mereka selalu dijadikan komoditi politik'. Saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM tidak ingin itu terjadi secara terus menerus," katanya saat menyampaikan sambutan dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis, sebagaimana dipantau secara daring di Jakarta.

Bahlil menuturkan, dari 34 menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju, hanya dirinya yang punya sejarah menjadi pelaku UMKM. Oleh karena itu, ia paham betul lika liku para pelaku UMKM untuk bisa memperoleh izin atau mengakses pembiayaan.

"Saya pernah menjadi UMKM. Saya pernah menjual ikan di pasar. Saya pernah menjual bawang. Saya pernah punya omzet Rp60 juta dan saya tahu betul sakitnya UMKM. Pinjam uang di bank diputar-putar. Izin mau dibuat, diminta uang. Pinjam uang di bank, minta aset. Betulkah? Saya tahu sakit bapak ibu semua. Jangan pernah bicara UMKM dibicarakan oleh orang kaya. Jangan. Boleh orang kaya tapi dia pernah menjadi orang miskin," katanya.

Oleh karena itu, ketika kini Bahlil menjadi Menteri Investasi, kendati harus mengurus investasi besar dengan nilai miliar hingga triliunan rupiah, ia tetap memberikan keberpihakan kepada pengembangan UMKM. Salah satunya dengan fasilitasi legalitas pelaku UMKM lewat Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Mana ada sejarah Kepala BKPM bicara tentang UMKM, kalau bukan karena orang yang pernah merasakan getir sakitnya UMKM di daerah-daerah?" katanya.

Bahlil menjelaskan saat ini penyaluran pinjaman perbankan kepada UMKM hanya sekitar 18-19 persen, lantaran 56 persen UMKM di Indonesia belum memiliki legalitas.

"Belum ada izin-izinnya makanya perbankan susah menyalurkan kredit. Kenapa tidak ada izin? Saya tahu bapak ibu bikin izin susah. Betul toh? Makanya mantan UMKM jadi Menteri Investasi, saya buat kebijakan lewat OSS, saya pangkas semua administrasinya," ujarnya.

Bahlil menegaskan izin-izin lewat OSS bagi pelaku UMKM tidak dipungut biaya, termasuk sertifikasi halal dan lainnya. Ia menjamin pengurusan legalitas lewat OSS juga kini lebih mudah dan efisien karena tidak perlu berhadapan langsung dengan menteri, kementerian, atau kepala daerah serta pihak terkait lainnya.

Bahlil pun memotivasi pelaku UMKM untuk terus bersemangat dalam berusaha.

"Jangan pesimis jadi UMKM, bukan berarti anak bapak ibu tidak menjadi orang hebat. Tidak ada jaminan anak konglomerat akan menjadi konglomerat terus. Tidak ada jaminan anak UMKM tidak menjadi konglomerat. Dan juga, anak UMKM bisa menjadi Presiden. Contohnya Bapak Presiden Jokowi," katanya.