Pemerintah siapkan skema penanganan kelaparan di Papua Tengah

Sekarang semua proses terus dilakukan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah menyiapkan skema penanganan kelaparan yang melanda tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

"Sekarang semua proses terus dilakukan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, di Jakarta, Rabu.

Menko Muhadjir menjelaskan untuk penanganan jangka pendek, pemerintah memastikan kebutuhan pangan, obat-obatan, dan pelayanan dasar lainnya, untuk tiga distrik yakni Agandugume, Lambewi, dan Oneri, telah terpenuhi untuk tiga bulan ke depan.

Pemerintah telah mendistribusikan ribuan ton kebutuhan pokok. Stok pangan ditempatkan di Distrik Sinak yang menjadi wilayah terdekat dengan Distrik Agandugume.

"Termasuk penanganan ibu hamil, menyusui, dan balita, untuk tiga bulan ke depan terpenuhi. Untuk pangan tidak ada masalah untuk tiga bulan ke depan sampai pulihnya kondisi pertanian di tiga distrik," katanya.

Jangka menengah, lanjutnya, akan disiapkan lumbung pangan di Agandugume, termasuk pembangunan jalan dari Distrik Sinak ke Agandugume.

Jalur dari Distrik Agandugume ke Sinak harus dilalui dengan berjalan kaki selama dua hari satu malam. Sementara jalur udara tidak memungkinkan, karena lintasan terlalu pendek dan hanya dua pilot saja yang bisa terbang ke Bandara Agandugume.

"Paling tidak kendaraan roda dua itu bisa mulus dari Sinak ke Agandugume, sehingga suplai barang tidak diangkut lagi dengan jalan kaki, syukur-syukur roda empat (bisa masuk)," katanya.

Kemudian revitalisasi Bandara Sinak, pemerintah akan memperpanjang landasan pacu menjadi 1.600 meter dari awalnya hanya 1.200 meter saja. Saat ini Bandara Sinak hanya bisa digunakan untuk pesawat jenis Caravan dan Twin Otter.

"Sehingga pesawat agak besar seperti Hercules dan CN bisa mendarat di sana," kata Menko PMK Muhadjir Effendy.

Lalu pembangunan Base Transceiver Station (BTS). Salah satu penyebab terhambatnya penanganan, kata dia, sulitnya sinyal telekomunikasi.

Adapun jangka panjang yakni penguatan keterlibatan masyarakat, pemenuhan tenaga kesehatan, dan biaya afirmasi Papua.

"Sebetulnya dari Kemenkes ada melalui LPDP, sehingga kekurangan tenaga kesehatan bisa dipenuhi oleh putra-putri asli Papua. Tidak mungkin kita mengangkat mereka yang di luar (Papua). Sudah kita siapkan anggaran melalui LPDP," katanya.