BKSAP: Sidang komisi politik AIPA sepakati komite ad hoc soal Myanmar

Diplomasi parlemen bisa menjadi jembatan bagi pihak-pihak terlibat untuk membuka dialog inklusif.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa sidang komisi politik ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Ke-44 menyepakati pembentukan semacam komite ad hoc dalam upaya membantu mencapai solusi damai dan berkelanjutan di Myanmar.

"Komite ad hoc AIPA dapat membantu ASEAN dalam membantu penyelesaian konflik di internal Myanmar," kata Fadli Zon yang memimpin sidang komisi politik AIPA dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Para delegasi AIPA, kata dia, juga berhasil menghasilkan konsensus untuk mengeksplorasi pilihan mekanisme yang sesuai dan dapat digunakan dalam mengawasi implementasi Lima Poin Kesepakatan ASEAN (Five-point Consensus ASEAN) di Myanmar.

Menurut dia, hal tersebut merupakan pencapaian bagi keterlibatan parlemen melalui peranan diplomasinya dalam rangka berkontribusi bagi perdamaian kawasan maupun aspek kemanusiaan.

"Diplomasi parlemen bisa menjadi jembatan bagi pihak-pihak terlibat untuk membuka dialog inklusif," katanya.

Selain itu, Fadli menuturkan bahwa dalam sidang bersama negara-negara pengamat (observer) AIPA disepakati komitmen bersama untuk menghimpun bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Myanmar yang terdampak krisis berkepanjangan.

Fadli berharap bahwa komitmen negara-negara anggota AIPA dan negara pengamat (observer) ini dapat menjadi titik terang bagi tercapainya perdamaian di Myanmar dan kestabilan kawasan di Asia Tenggara dan sekitar.

"Perlu komitmen parlemen dan seluruh anggota AIPA dalam membantu terwujudnya perdamaian di Myanmar," ucap dia.

Secara keseluruhan, dalam sidang komisi politik AIPA Ke-44 berhasil disepakati enam resolusi, yakni terkait dengan diadopsinya Laporan ASEAN-AIPA Leaders’ Interface Summit; Laporan AIPA Caucus Ke-14; Resolusi untuk menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan.

Berikutnya resolusi terkait dengan ancaman terorisme, ekstrimisme, dan radikalisasi; Resolusi peran parlemen dalam menangani isu ketahanan pangan, air, dan energi di ASEAN; dan Resolusi peran parlemen menciptakan perdamaian di Myanmar.

Sidang Umum Ke-44 AIPA merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA menyusul presidensi DPR sebagai Ketua AIPA pada tahun 2023, sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN.

Sidang Umum Ke-44 AIPA yang digelar di Jakarta mulai Senin (7/8) hingga Rabu (9/8) itu mengusung tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN atau parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera.

Sidang Umum Ke-44 AIPA dihadiri ketua parlemen sembilan anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Selain negara anggota, Sidang Umum Ke-44 AIPA juga dihadiri 18 negara pengamat (observer) dan tamu, serta perwakilan sembilan organisasi internasional. Total delegasi yang mengikuti sidang umum mencapai 568 orang.