Partai Pheu Thai terus berupaya bentuk pemerintahan baru di Thailand

Bangkok (ANTARA) - Partai Pheu Thai pada Rabu mengumumkan bahwa mereka mendapat dukungan dari enam partai lagi dalam upaya membentuk pemerintahan, tetapi jumlah ini masih kurang dari dukungan yang diperlukan.

Thailand tetap berada dalam kebuntuan politik hampir tiga bulan setelah berlangsungnya pemilihan umum.

Thailand berada di bawah pemerintahan sementara selama 142 hari dan menghadapi ketidakpastian berkepanjangan setelah pemenang pemilu Partai Move Forward dihalangi dalam membentuk pemerintahan oleh para anggota legislatif kubu konservatif yang bersekutu dengan militer royalis.
Baca juga: Pemimpin liberal nan ambisius sementara gagal pimpin Thailand

Pheu Thai yang menempati urutan kedua dalam hasil Pemilu dan pemain kelas kakap dalam politik Thailand yang lahir sebagai reaksi dari kudeta 2006 dan 2014, pekan lalu menarik dukungannya kepada Move Forward tapi menghadapi perjuangan berat dalam mendapatkan dukungan dari parlemen di mana militer masih sangat berpengaruh.

"Pheu Thai berharap bisa meredakan faksionalisasi politik dan mendapatkan dukungan dari semua anggota parlemen, partai-partai politik dan para senator," kata pemimpin Pheu Thai, Chonlanan Srikaew dalam konferensi pers.

Pernyataan itu disampaikan setelah partai populis itu mendapatkan dukungan dari partai yang finis urutan ketiga dalam pemilu lalu, Bhumjaithai. Partai ini tak mau mendukung rencana kontroversial Move Forward dalam mengamandemen undang-undang yang melindungi keluarga kerajaan dari kritik.

Pheu Thai, yang didirikan oleh keluarga miliarder Shinawatra, mendapat dukungan dari tujuh partai lain, tetapi belum jelas benar apakah mereka bisa memenangkan majelis tinggi Senat, yang ditunjuk oleh militer yang menjatuhkan pemerintahan terakhir dari partai itu.
Baca juga: Thailand kembali diintai krisis politik

Berdasarkan konstitusi yang disusun militer dan dirancang untuk mempertahankan kekuatan politik militer, para anggota kedua majelis dalam parlemen Thailand memilih siapa yang boleh membentuk pemerintahan. Untuk bisa membentuk pemerintahan, diperlukan lebih dari setengah dari jumlah anggota parlemen.

Agenda anti kemapanan Move Forward dan ancamannya terhadap kepentingan ekonomi kaum konservatif, membuat partai itu gagal membentuk pemerintahan.

Meskipun Pheu Thai meninggalkan Move Forward, partai itu menyatakan masih berharap memenangkan dukungan dari 150 anggota parlemen Move Forward dalam pemungutan suara untuk memilih perdana menteri yang diperkirakan berlangsung akhir bulan ini.

"Kami akan berdiskusi dengan Move Forward," kata wakil pemimpin Pheu Thai, Phumtham Wechayachai.

Sumber: Reuters