BI laporkan pembaruan kebijakan insentif likuiditas perbankan

Insentif likuiditasnya dalam bentuk pengurangan GWM. Kalau bank rajin membiayai semua sektor, tidak perlu memenuhi GWM 9 persen

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan pembaruan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk perbankan yang rencananya diterapkan mulai 1 Oktober 2023.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juhro menjelaskan insentif tersebut berupa pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM).

“Insentif likuiditasnya dalam bentuk pengurangan GWM. Kalau bank rajin membiayai semua sektor, tidak perlu memenuhi GWM 9 persen,” kata Solikin dalam Taklimat Media Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial di Jakarta, Rabu.

Insentif diberikan kepada sektor hilirisasi mineral dan batu bara (minerba), non-minerba, perumahan, pariwisata, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), ultra mikro (UMi), dan keuangan hijau.

Untuk sektor minerba, bank yang memberikan pembiayaan sebesar 3 persen hingga 7 persen menerima insentif potongan GWM sebesar 0,2 persen. Sementara yang bisa menyalurkan di atas 7 persen bisa menerima potongan sebesar 0,3 persen.

Baca juga: BI proyeksikan kinerja penjualan eceran tahunan tetap kuat pada Juli

Baca juga: BI Papua sebut transaksi selama Feskop capai Rp359 juta

Pada sektor non-minerba, bank dengan pembiayaan 3 persen hingga 7 persen mendapatkan insentif GWM 0,6 persen, sedangkan yang di atas 7 persen mendapat potongan 0,8 persen.

Insentif pada sektor perumahan diberikan sebesar 0,5 persen untuk pembiayaan 3 persen hingga 7 persen dan sebesar 0,6 persen untuk pembiayaan di atas 7 persen. Adapun pada sektor pariwisata, besaran insentifnya masing-masing sebesar 0,25 persen dan 0,3 persen.

Untuk RPIM, insentif yang diberikan sebesar 0,1 persen hingga 1 persen untuk pembiayaan pada rentang 10 persen hingga 50 persen. Kemudian insentif UMi sebesar 0,3 persen untuk pembiayaan 0 persen hingga 3 persen dan sebesar 0,5 persen untuk rasio di atas 3 persen.

Terakhir yaitu pembiayaan pada kelompok hijau dengan besaran insentif 0,3 persen untuk rentang 0 persen hingga 5 persen dan insentif 0,5 persen untuk rasio di atas 5 persen.

Baca juga: Deputi Gubernur BI bekali mahasiswa USK tentang digitalisasi keuangan

Baca juga: BI sebut digitalisasi pembayaran RI jawab tantangan dari disrupsi AI