Menteri Bintang ingin perempuan berada dalam ruang pengambil keputusan

Bintang mengatakan saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan, maka muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif.

Menurutnya, kepemimpinan perempuan yang berperspektif gender dan peduli hak anak harus tumbuh dan didukung oleh semua pihak.

"Kita tidak mengesampingkan peran laki-laki karena bagaimanapun kemajuan perempuan tidak bisa dilepaskan dengan partisipasi, peran, dan dukungan laki-laki," ujarnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya yang dilakukan agar perempuan mampu memajukan dirinya sendiri dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan demi mewujudkan yang adil demikian juga sejahtera.

Dalam tiga periode pemilihan anggota legislatif, perempuan yang berhasil menjadi wakil rakyat setiap periode pemilihan umum mengalami peningkatan, tapi sampai dengan periode terakhir tahun 2019 sampai dengan 2024 afirmasi 30 persen keterlibatan perempuan masih belum tercapai.

"Inilah yang harus kita cari solusi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan padahal perempuan mengisi setengah dari pada populasi Indonesia, 49,5 persen adalah perempuan," kata Menteri Bintang.

Saat ini jumlah perempuan yang sedikit berada pada lembaga lembaga pengambil kebijakan publik mempengaruhi upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Dengan perwakilan yang belum representatif tersebut, imbuh Bintang, perempuan yang berada di posisi strategis menghadapi tantangan yang berat karena memperjuangkan ketimpangan gender dengan keterbatasan pendukung dari sistem struktur yang ada.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023