Abbas dan kepemimpinan Palestina telah memutuskan untuk memberikan kesempatan yang memadai agar upaya yang dijalankan (Menteri Luar Negeri AS John) Kerry berhasil."

Ramallah, Palestina (ANTARA News) - Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk sementara ini akan menahan diri melakukan aksi sepihak terhadap Israel guna memberikan kesempatan bagi perundingan damai yang ditengahi oleh Amerika Serikat dimulai kembali, kata seorang pejabat Palestina, Kamis.

"Abbas dan kepemimpinan Palestina telah memutuskan untuk memberikan kesempatan yang memadai agar upaya yang dijalankan (Menteri Luar Negeri AS John) Kerry berhasil," kata pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya itu kepada AFP.

Selama sekira dua bulan, Abbas dan Otoritas Palestina akan menghentikan semua langkah sepihak melalui badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan akan tidak akan membawa masalah Israel ke Pengadilan Kejahatan Internasional, ujarnya.

Langkah sepihak Palestina dalam mendapatkan peningkatan status di PBB tahun lalu telah membuat marah Israel dan Amerika Serikat, kendati Palestina akhirnya berhasil memenangi dukungan luas dari masyarakat internasional.

Selama dua bulan, "kepemimpinan Palestina tidak akan membuat tuntutan-tuntutan baru kepada badan-badan PBB," kata pejabat itu.

Ia menambahkan penangguhan itu akan memberikan cukup waktu bagi Kerry untuk membuat kerangka kemungkinan berjalannya kembali perundingan damai.

Pernyataan Palestina muncul hanya beberapa hari menjelang kunjungan Kerry.

Menlu AS itu setiap dua minggu sekali akan melakukan pertemuan dengan para pemimpin Israel dan Palestina dalam upayanya membangkitkan kembali proses perundingan yang macet.

Namun, pejabat Palestina memperingatkan bahwa jika Israel tidak bisa menghentikan pembangunan permukiman --yaitu syarat yang diajukan Palestina bagi terciptanya perundingan-- pihak Otoritas Palestina akan segera memulai lagi menjalankan upaya-upaya melalui berbagai badan internasional.

"Pembangunan permukiman di E1 akan dianggap sebagai kartu mati dan mendirikan hanya satu batu di wilayah itu... akan menghancurkan (kemungkinan) penyelesaian dua-negara," katanya.

Palestina mengatakan pembangunan permukiman di sebuah daerah di Tepi Barat yang disebut dengan E1 itu akan secara efektif membelah wilayah Palestina menjadi dua bagian dan menghadang pembentukan negara Palestina yang berdampingan.

Masyarakat internasional telah memperlihatkan kekhawatiran mereka atas rencana Israel melakukan pembangunan di E1.

Mereka mendesak pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut. (T008/AK)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013