Siklus El Nino berpotensi mengancam ketahanan pangan. Siklus ini diproyeksikan terjadi pada Agustus hingga September 2023.

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah telah mengumumkan angka inflasi Juli 2023. Angka yang melegakan sehingga menuai apresiasi. Namun apresiasi itu tidak boleh membuat lengah karena El Nino di depan mata.

Sebuah riset membuktikan pengaruh El Nino bisa mendongkrak inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi pada Juli 2023 mencapai angka 3,08 persen year-on-year (yoy). Angka itu turun dibandingkan Juni 2023 yang sebesar 3,52 persen yoy.

Angka yang dirilis tersebut membuahkan apresiasi. Banyak kalangan, terutama pengamat ekonomi, yang menyatakan penurunan itu tidak lepas dari upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dengan ketat menjaga laju inflasi di daerah agar lebih terkendali. Pemerintah daerah juga mendapatkan insentif.

Kolaborasi Kementerian Keuangan dan Kemendagri memberikan insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang dinilai mencapai kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi.

Terkait insentif fiskal ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk 2023. Pengalokasiannya tertuang dalam PMK 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut diatur ketentuan bahwa insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi akan dialokasikan dalam tiga periode supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor, kinerjanya dapat langsung diapresiasi, dan penggunaannya pun bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode berikutnya.

Latar belakang insentif, antara lain, agar inflasi tetap dijaga. Inflasi rendah itu berharga bagi masyarakat. Setidaknya memengaruhi kesejahteraan masyarakat, memengaruhi pencapaian masyarakat untuk berbagai indikator pembangunan kesejahteraan, seperti kualitas sumber daya manusia dan juga dari sisi meningkatkan kepastian ekonomi. Yang paling penting adalah harga stabil, tetapi juga kesejahteraan masyarakat bisa terus menjadi lebih baik.

Masih terkait insentif, dalam periode pertama telah ditetapkan 33 daerah penerima alokasi insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi. Alokasi ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 271 tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Alokasi tersebut sebesar Rp330 miliar diberikan kepada 33 daerah yang terdiri atas 24 kabupaten, 6 kota, dan 3 provinsi terbaik.

Untuk memperoleh insentif tersebut diperlukan penilaian yang didasarkan pada pelaksanaan upaya pengendalian inflasi, kepatuhan dalam penyampaian laporan secara harian, stabilitas harga pangan yang diukur melalui indeks pengendalian harga, dan percepatan realisasi belanja yang khusus mendukung kegiatan pengendalian inflasi di daerah.

Itulah upaya yang dilakukan oleh Kemendagri. Namun begitu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian tetap mengingatkan bahwa di balik tren angka inflasi yang semakin membaik terdapat ancaman yang perlu diantisipasi, di antaranya El Nino.

Pemda juga diminta mewaspadai ancaman kekeringan yang dipicu oleh fenomena alam El Nino. Fenomena tersebut juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Daerah-daerah diminta untuk betul-betul melihat data ini dan kemudian mempersiapkan diri.

Presiden Jokowi telah memberikan sejumlah arahan yang dapat dipedomani oleh pemda. Pedoman itu mencakup mempersiapkan cadangan air, terutama di daerah yang memiliki waduk atau embung. Dalam konteks tersebut, pemda dapat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Selain itu, Presiden juga meminta Pemerintah Pusat menyiapkan cadangan air, baik untuk dikonsumsi masyarakat maupun untuk pertanian dan perkebunan. Upaya tersebut untuk mencegah gagal panen yang kemudian berpengaruh terhadap ketahanan pangan.

Langkah antisipasi diperlukan mengingat dampak El Nino tidak main-main. Siklus El Nino berpotensi mengancam ketahanan pangan. Siklus ini diproyeksikan terjadi pada Agustus hingga September 2023.

Ancaman El Nino ditengarai pengamat ekonomi makro dapat menyebabkan sejumlah jenis inflasi di antaranya imported inflation dan cost push. Imported inflation adalah inflasi naik ke harga impor. Ketika harga impor meningkat, harga semua barang dan jasa ikut naik.

Cost push inflation terjadi manakala kegiatan produksi dalam negeri menurun sehingga harga produk tersebut meningkat. Dua jenis inflasi ini diprediksi para analis dan pengamat ekonomi segera terjadi dan mulai terasa dampaknya dalam beberapa bulan ke depan.

Pekan lalu, Lembaga Oseanografi dan Atmosfer AS, NOAA, memprediksi bahwa pengaruh El Nino sudah terasa dan diperkirakan "menguat secara perlahan” dalam 6 hingga 9 bulan ke depan.

Dampaknya adalah maraknya cuaca ekstrem di belahan Bumi selatan. Seberapa besar dampaknya? Ini sebuah contoh. Riset oleh Dartmouth College menemukan, musim El Nino 1982-83 dan 1997-98 menyusutkan produk domestik bruto di Amerika Serikat sebesar 3 persen pada 1988 dan 2003.

Kerugian juga menimpa sektor pertanian di Peru dan Indonesia yang menyumbang 15 persen terhadap PDB. Di kedua negara itu, dampak El Nino memangkas pertumbuhan sebesar 10 persen di sektor pertanian pada 2003.

Sebuah pemodelan statistik oleh Bloomberg Economics pekan lalu menyebutkan musim El Nino sebelum ini memperkuat inflasi bagi komoditas non-energi sebanyak empat persen. Angka inflasi ditaksir 0,75 persen lebih besar di Amerika Selatan dan 0,5 persen di Asia Tenggara dan Selatan pada musim El Nino.

Itulah alasan mengapa El Nino harus diantisipasi dengan baik. Karena, sebagus apa pun pengendalian inflasi, hasilnya akan lenyap jika lengah mengantisipasi dampak El Nino.


Copyright © ANTARA 2023