Batam (ANTARA News) - Perdana Menteri (PM) Australia, John Howard, akan menegaskan kembali pengakuan Australia terhadap kedaulatan RI atas Papua dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilangsungkan di Batam, Senin (26/6).Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Hassan Wirajuda, di Batam, Minggu, ketika dimintai komentarnya tentang agenda-agenda pertemuan Presiden Yudhoyono-PM Howard. "Pasti, bahkan lebih dari itu menolak pemisahan Papua dari Indonesia. Lebih kuat lagi," kata Wirajuda kepada pers.Selain menegaskan pengakuan terhadap wilayah RI, menurut dia, dalam pertemuan Presiden Yudhoyono-PM Howard, Australia juga akan menyampaikan penegasan bahwa negara tersebut tidak ingin dijadikan titik bertolak bagi kelompok-kelompok separatisme.Pemerintahan Howard telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) keimigrasian baru, yang dikenal sebagai kebijakan Pacific Solution (pemecahan masalah Pasifik), kepada parlemen Australia.RUU itu merupakan kebijakan Australia untuk tidak memproses pencari suaka politik di Australia melainkan di tiga tempat di Pasifik, yaitu Papua Nugini, Nauru, dan Pulau Natal (Christmas).Wirajuda meyatakan kembali bahwa Indonesia menyambut baik kebijakan yang diambil Australia untuk menerapkan langkah-langkah yang lebih kuat dan keras dalam mencegah masuknya para pencari suaka dari Papua maupun tempat-tempat lainnya. Ketika ditanya pers tentang reaksi Indonesia terhadap usulan pemerintah Australia soal Pasific Solution, yang ternyata belum disetujui oleh parmelemen Australia, Wirajuda mengisyaratkan hal itu tidak terlalu menganggu Indonesia."Mereka sudah mulai menerapkan kebijakan bahwa yang datang secara ilegal tidak akan diproses di Australia, tapi di Pasifik. Itu sesuatu yang sudah ada dan tidak perlu dibicarakan terlalu banyak lagi," katanya.Australia, baru-baru ini telah memulangkan tiga warga Papua yang berlayar dari Papua Nugini.Sementara itu, mengenai apakah masalah Abu Bakar Ba'asyir akan dibicarakan dalam pertemuan Presiden Yudhoyono-PM Howard pada Senin (26/6), Wirajuda mengatakan bahwa hal itu tidak diagendakan oleh pihak Indonesia. Namun, ia mengisyaratkan, tidak tertutup kemungkinan isu tentang Ba'asyir akan dibicarakn dalam pertemuan tersebut."Kedua pemimpin dalan pertemuan informal itu bisa saja membahas masalah-masalah bilateral maupun regional," katanya.Presiden Yudhoyono dan PM Howard dijadwalkan bertemu di Hotel Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau, Senin (26/6) untuk membicarakan kesepakatan Indonesia dan Australia mengenai arah hubungan kedua negara di masa depan, pasca-insiden pemberian visa perlindungan sementara oleh Australia kepada 42 pencari suaka politik asal Papua.Pertemuan Yudhoyono dan Howard yang akan dilangsungkan di Batam itu terjadi beberapa hari setelah Presiden Yudhoyono menerima surat dari PM Howard yang berisi permintaan, agar Indonesia mengawasi secara ketat pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Ustadz Abu Bakar Ba`asyir, yang pada 14 Juni 2006 telah bebas dari masa hukuman penjara dua tahun 6 bulan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
