Kebijakan impor hortikultura perlu dievaluasi

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa kebijakan impor hortikultura harus dievaluasi untuk menghindari terjadinya kelangkaan komoditas pangan di pasar domestik seperti yang terjadi pada bawang putih dan merah beberapa waktu lalu.

"Saya kira harus dievaluasi karena tidak bisa dipertahankan sistem itu, tata kelolanya kurang begitu baik," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Menurut Hatta, secara teknis implementasi kebijakan tersebut justru menyulitkan para pedagang dalam menyiapkan distribusi bawang dan menimbulkan distorsi, padahal keberlangsungan pasokan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

"Ini harus kita koreksi karena sistem yang lama jauh lebih baik. Kalau memang komoditas harus impor, silakan impor. Toh, kalau kita lagi panen, kita bisa mencegat dengan bea masuk tinggi dan petani kita terlindungi," ujarnya.

Hatta berharap evaluasi pelarangan impor bisa dievaluasi sehingga kasus meroketnya harga bawang merah dan putih yang menjadi penyebab utama inflasi tinggi dalam dua bulan terakhir, tidak lagi terjadi.

"Kita harus cari solusi mekanisme perlindungan pada petani kita, tapi tak boleh lagi terjadi inflasi yang tinggi hanya disebabkan oleh bawang saja," katanya.

Untuk itu, Hatta meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan mencari solusi terbaik dalam pengadaan komoditas bawang karena kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan kartel.

"Koordinasi dalam pelayanan harus terpadu dan time respon tak boleh lambat," katanya.

Sementara Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menambahkan, persoalan kebijakan tata niaga dan impor yang menyulitkan, menyebabkan kelangkaan barang dan inflasi tinggi sehingga hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah mengatasi kelangkaan.

"Yang kita bicarakan ini adalah inflasi yang didorong oleh kekurangan pasokan, idealnya kita selesaikan di bagian itu," katanya.

Menurut Mahendra, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan evalusi terhadap pelarangan impor hortikultura, dengan kembali memberlakukan bea masuk tinggi kepada produk impor.

"Termasuk dengan pengenaan tarif, yang menyebabkan keuntungan produsen dalam negeri untuk bisa bersaing karena harga yang masuk begitu tinggi, tapi di lain pihak tidak menimbulkan ketiadaan pasokan," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada Maret 2013 mencapai 0,63 persen atau relatif tinggi dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir.

Namun angka inflasi Maret 0,63 persen, masih lebih rendah dari inflasi Februari yang mencapai 0,75 persen atau Januari yang tercatat sebesar 1,03 persen.

Salah satu penyebab tingginya inflasi pada awal tahun adalah kenaikan harga komoditas bawang putih dan bawang merah di berbagai daerah akibat pelarangan impor produk hortikultura.

Dengan demikian, laju inflasi tahun kalender Januari-Maret telah mencapai 2,43 persen, dan inflasi secara tahunan year on year (yoy) 5,9 persen. Sedangkan inflasi komponen inti 0,13 persen dan year on year (yoy) 4,21 persen.