BPS mencatat perekonomian Papua Barat triwulan II tumbuh 2,9 persen

Secara kumulatif, ekonomi Papua Barat semester I tahun 2023 tumbuh 3,02 persen dibanding semester I tahun 2022.

Manokwari (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BSP) mencatat perekonomian Provinsi Papua Barat pada triwulan II tahun 2023 mengalami pertumbuhan 2,9 persen (year on year/yoy) apabila dibandingkan dengan triwulan II tahun 2022.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Papua Barat Lasmini saat konferensi pers, di Manokwari, Senin, mengatakan produk domestik regional bruto (PDRB) triwulan II 2023 atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp15,548 miliar, dan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp22,603 miliar.

"Secara kumulatif, ekonomi Papua Barat semester I tahun 2023 tumbuh 3,02 persen dibanding semester I tahun 2022," kata Lasmini saat konferensi pers.

Ia menjelaskan ada tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian triwulan II 2023, yaitu industri pengolahan 12,01 persen, jasa keuangan dan asuransi 9,89 persen, serta akomodasi dan makan minum 8,93 persen.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan, perdagangan, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, real estate, jasa kesehatan, jasa perusahaan, pengadaan listrik dan gas, serta jasa lainnya.

"Sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif kecuali konstruksi, pertanian, transportasi dan pergudangan, dan pengadaan air," ujar Lasmini.

Dia menerangkan bahwa lapangan usaha yang memiliki andil terbesar terhadap pembentukan PDRB Papua Barat triwulan II 2023 adalah industri pengolahan 28,91 persen, pertambangan dan penggalian 18,42 persen, serta konstruksi 11,20 persen.

Selanjutnya, administrasi pemerintah 10,99 persen, pertanian 9,91 persen, perdagangan 8,22 persen, dan lapangan usaha lainnya dengan nilai kurang dari lima persen.

"Sektor konstruksi terkontraksi karena proyek pembangunan Train 3 LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni sudah selesai," kata Lasmini.

Dari sisi pengeluaran, kata dia, PDRB Papua Barat ditopang oleh pertumbuhan ekspor barang jasa 17,74 persen, konsumsi pemerintah 17,89 persen, konsumsi rumah tangga 2,31 persen, dan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh 4,22 persen.

Tingginya permintaan domestik maupun luar negeri terhadap komoditas ekspor minyak dan gas (migas), memberikan dampak positif terhadap perekonomian triwulan II tahun 2023.

"Realisasi belanja pegawai dan barang masih menjadi salah satu penopang perekonomian Papua Barat," kata dia.

Ia menjelaskan sumber pertumbuhan ekonomi Papua Barat menurut lapangan usaha disumbang industri pengolahan 3,58 persen (yoy), dan menurut pengeluaran ditopang oleh ekspor barang jasa sebanyak 11,52 persen (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan II 2023 memberikan andil 18,34 persen terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku di wilayah Maluku dan Papua.

"Share terbesar pembentukan PDRB Maluku Papua berasal dari Provinsi Papua (54,32 persen), Papua Barat, Maluku Utara (16,25 persen) dan Maluku (11,09 persen)," kata dia pula.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa mengakui bahwa pembentukan PDRB masih didominasi sektor migas, sehingga pemerintah terus berupaya mengoptimalkan sektor non migas seperti perikanan, kelautan, kehutanan, peternakan dan pertanian.

"Ini butuh kerja-kerja kolaborasi dan upaya yang kuat, karena kita ketahui bersama migas sangat mendominasi padahal kekayaan alam melimpah," ujar Melkias.

Menurut Melkias, terkontraksinya sektor pertanian sebesar 5,37 persen pada triwulan II tahun 2023 akan menjadi atensi pemerintah daerah terutama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.

Peningkatan sarana prasarana dan kualitas sumber daya pertanian menjadi faktor dalam memperbaiki produktivitas sektor pertanian di wilayah Papua Barat.

"Perlu ditinjau apakah ada masalah dari sisi pengairan, atau terkena hama ketika panen. Nanti kami akan rapat bersama," kata Melkias.

Sebelumnya, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua Descarlo Worabai menyarankan agar pemerintah daerah mempercepat penyusunan peta jalan guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi pariwisata berbasis sumber daya alam di Provinsi Papua Barat.

Pengembangan ekowisata, kata dia, berdampak positif terhadap perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian alam dan lingkungan hingga masa mendatang.
Baca juga: BI proyeksi ekonomi Papua Barat 2023 tumbuh hingga 3,8 persen
Baca juga: Bahlil instruksikan bangun hilirisasi pertahankan status KEK Sorong