DPR minta pemerintah segera kendalikan BBM

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial mendesak pemerintah segera mengendalikan pemakaian BBM subsidi menyusul keputusan PT Pertamina menetapkan PT INTI sebagai pemenang tender sistem monitoring dan pengendalian komoditas tersebut.

"Pertamina sudah menetapkan INTI sebagai pemenang tendernya. Pemerintah mesti segera mengendalikan BBM subsidi," katanya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengendalian dengan memakai sistem teknologi informasi (TI) tersebut merupakan amanat rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Jero Wacik beberapa waktu lalu.

"Kesimpulan rapat waktu itu, pemerintah diminta menjalankan pengendalian berbasis teknologi informasi," katanya.

Farial menambahkan, pihaknya juga meminta agar biaya sistem pengendalian BBM tersebut berkisar antara Rp15-Rp20 per liter.

Dengan sistem TI, maka pemberian subsidi bisa dikendalikan dan hanya orang miskin yang berhak menerimanya.

"Sistem ini akan mencegah penyalahgunaan BBM subsidi, sehingga diharapkan pemakaian BBM lebih terkontrol dan sesuai sasaran," katanya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan INTI akan memasang sistem TI di SPBU Pertamina yang berjumlah 5.027 unit di seluruh Indonesia.