Serikat Pekerja minta presiden pulihkan hubungan BUMN-DPR

... ini sudah menerabas etika dan menciderai citra demokrasi... "

Jakarta (ANTARA News) - Kasus pengusiran Direktur Utama RNI, Ismed H Putri, saat dengar pendapat dengan Komisi VI dan kedatangan anggota Komisi IX ke kediaman Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mendorong serikat pekerja meminta presiden turun tangan memulihkan hubungan DPR-BUMN.

"Kondisi ini sudah menerabas etika dan menciderai citra demokrasi yang sedang dibangun serta berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi," kata Ketua Umum FSP BUMN, Abdul L Algaff, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Ia khawatir kedua tindakan itu menurunkan wibawa DPR dan pemerintah di mata rakyat. "Situasi ini akan membawa ketidaktenangan dalam bekerja dan menurunkan produktivitas BUMN," ujarnya.

Algaff mengatakan, konflik hubungan industrial di BUMN hendaknya tidak dibawa ke ranah politik karena sudah ada bingkai solusinya, melalui mekanisme korporasi maupun hukum ketenagakerjaan.

Dia mengusulkan, sambil menunggu pemulihan hubungan DPR dengan BUMN, sebaiknya rapat antara BUMN dengan DPR dihentikan sementara.

Sebelumnya pada Selasa pagi (4/2), anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, mendatangi kediaman Dahlan Iskan agar datang menghadiri undangan komisi itu dengan agenda rapat pembahasan permasalahan ketenagakerjaan di sejumlah BUMN.

Kemudian Komisi VI DPR mengusir Putro dari ruang sidang karena tersinggung terkait tudingan sejumlah anggota dewan memalak perusahaan itu.

Pengusiran Putro diputuskan ketika akan memulai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan direksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I-XIV, PT RNI, dan PT Kharisma Pemasaran Bersama PTPN, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (2/4). (*)