DPRD DKI nilai pakta integritas komitmen transparansi pengelolaan APBD

bisa memotivasi jajarannya agar bekerja secara kolektif dan sinergis dalam mewujudkan pemerintahan bersih tanpa korupsi

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menilai penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Saya sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan mengawasi penggunaan dana APBD DKI Jakarta dengan baik," kata Edi saat menghadiri penandatanganan pakta integritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Jakarta, Jumat.

Edi menuturkan dengan adanya pakta integritas ini bisa memotivasi jajarannya agar bekerja secara kolektif dan sinergis dalam mewujudkan pemerintahan bersih tanpa korupsi.

Dengan adanya pemerintah bersih dan transparansi diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik untuk warga Jakarta.

Dia berjanji akan mengadakan evaluasi berkala guna memastikan semua komitmen yang telah disepakati terlaksana dengan baik.

"Marilah kita terus berkomitmen dan menguatkan kerja sama mencegah korupsi untuk membangun DKI Jakarta yang lebih sejahtera dan bermartabat," ujarnya.

Penandatanganan Pakta Integritas ini sebagai tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 28 Februari Tahun 2023 Nomor B/1130/KSP.007/70-76/02/2023.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih zona hijau atau zona tertinggi program Kontrol Pengawasan Pencegahan atau Monitoring Control for Prevention (MCP) tahun 2022 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan skor sebesar 92,59.

"Saya juga mengapresiasi capaian program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2022 dengan perolehan skor 92,59. Prestasi ini menempatkan kita dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan program pencegahan korupsi untuk seluruh area intervensi," kata Heru di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam sambutannya saat menghadiri acara penandatanganan pakta integritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.

Heru menegaskan pencapaian nilai MCP tersebut bukan tujuan akhir dari pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi di Provinsi DKI Jakarta, tetapi yang terpenting tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara akuntabel dan masyarakat DKI Jakarta dapat terlayani secara optimal.
Baca juga: Legislator sebut Pj Gubernur DKI punya tugas berat kelola JIS dan TIM
Baca juga: Inspektorat DKI diminta tangani revitalisasi Pasar Senen
Baca juga: Legislator ingatkan pembangunan LRT Fase 1B antisipasi pengadaan lahan