KEK ini harus terus dikembangkan supaya ekonomi di Papua Barat Daya dan seluruh Papua tetap tumbuh.
Sorong (ANTARA) - Menteri Investasi RI dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sangat mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk meningkatkan ekonomi di wilayah Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
"KEK ini harus terus dikembangkan supaya ekonomi di wilayah Papua Barat Daya dan seluruh wilayah Papua tetap tumbuh, soal peringatan dari pusat saya akan berjuang supaya peringatan itu dicabut," kata Bahlil saat berkunjung ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat.
KEK Sorong, kata dia, merupakan satu-satunya di wilayah Papua yang berada tepat di Papua Barat Daya, maka pemerintah provinsi dan kabupaten harus segera menyelesaikan masalah yang menjadi penghambat produksi KEK selama ini.
"Saya minta gubernur ini perintahkan seluruh bupati untuk segera inventarisir izin usaha pertambangan di masing-masing wilayah kemudian diikuti dengan evaluasi supaya memastikan potensi mana yang berjalan dan mana yang tidak, supaya kita bekerja itu terarah," ujar Bahli pula.
Bahlil berkomitmen akan berjuang keras dan pasang badan untuk meloloskan status KEK Sorong dari peringatan pusat.
Karena itu, dia pun meminta Penjabat Gubernur Papua Barat Daya untuk segera membebaskan lahan KEK seluas 323 hektare kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan daerah yang mengatur soal investasi di masing-masing daerah.
"Pengusaha tidak boleh atur pemerintah, tetapi justru pemerintah harus mengatur pengusaha dengan dengan bijak sesuai dengan mekanisme yang ada," kata Bahlil.
Karena itu, dia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten agar segera menyelesaikan persoalan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dan pertumbuhan KEK ke depan.
Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya susun strategi percepat bangun KEK Sorong
Baca juga: Wapres harap Papua Barat Daya percepat revitalisasi KEK Sorong
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023