Kalau Sekda DKI punya kemampuan memperbaiki BUMD kita ya lakukan, tanpa perlu memancing polemik,
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD DKI Suhud Alynudin mengatakan perlunya mengevaluasi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono demi mewujudkan pemerintahan yang baik tanpa ada polemik..

"Saya meminta PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengevaluasi Sekda karena pernyataannya yang dikutip di banyak media itu sudah di luar tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) sebagai Sekda," kata Suhud saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Suhud menuturkan tugas Sekda yakni melakukan koordinasi dan memastikan kerja administratif jajarannya berjalan dengan baik.

Menurut dia hal ini berbanding dengan sikap Joko pada beberapa waktu lalu yang memberikan pernyataan mengenai pengelolaan JIS dan TIM yang kemudian memancing polemik.

Terlebih, menurut dia pembangunan di Ibu Kota butuh proses yang panjang mulai dari pengusulan, pembahasan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

Selain itu, juga perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga tidak bisa langsung memberikan pernyataan yang memicu hal tidak perlu.

"Setelah pelaksanaan kan diaudit dan hasilnya kita ketahui kalau kinerja Pemprov DKI sangat baik dengan mendapat wajar tanpa pengecualian (WTP)," jelasnya.

Dengan demikian, Suhud menegaskan permintaan evaluasi ini sebagai bentuk untuk melanjutkan pembangunan Jakarta tanpa polemik dan menghabiskan energi.

"Kalau Sekda DKI punya kemampuan memperbaiki BUMD kita ya lakukan, tanpa perlu memancing polemik," jelasnya.

Suhud juga menyampaikan hal ini pada saat acara penandatanganan pakta integritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat.

Dimintai keterangan terpisah, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan interupsi dari anggota DPRD tersebut merupakan sebuah masukan.

"Ya namanya koreksi masukan, ya hal biasa," jawab Heru saat diminta keterangan wartawan.
Baca juga: Legislator DKI minta Jakpro lebih serius tangani pengelolaan JIS
Baca juga: Pemprov DKI pertimbangkan ambil alih pengelolaan JIS dari Jakpro
Baca juga: Dinas Kebudayaan kaji pengelolaan TIM lewat Badan Layanan Umum Daerah

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023