Dirjen Bina Pemdes sebut lomba desa bukan sekadar seremonial

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro menyebut Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) 2023 bukan sekadar seremonial.

Ia mengatakan Lomdeskel 2023 merupakan kompetisi sekaligus evaluasi bagi desa dan kelurahan se-Indonesia. Selain itu, kompetisi antarpeserta dan penilaian dewan juri terbilang ketat.

"Tidak semua bisa ikut, hanya desa dan kelurahan yang berkembang dan cepat berkembang yang ikut," katanya saat membuka Pleno Penilaian Klarifikasi Lapangan Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi 2023 sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan Lomdeskel 2023 merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), yakni sebuah program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank).

Saat ini, Tim Evaluasi Lomdeskel 2023 telah selesai melakukan verifikasi lapangan. Verifikasi bertujuan mendapatkan informasi fakta di lapangan dan tidak hanya berdasarkan data administrasi yang disampaikan para peserta.

Peserta klarifikasi lapangan terdiri atas 19 desa dan 18 kelurahan yang lolos penilaian administrasi. Sebelumnya, penilaian administrasi diikuti 29 provinsi di Tanah Air.

Eko berharap desa-desa yang telah menang di tingkat regional bisa menjadi percontohan dan "labsite" sehingga dapat dikunjungi aparatur desa lain dan memberi inspirasi untuk bergerak maju.

"Besar harapan saya bahwa lomba desa dan kelurahan tingkat regional dapat terlaksana dengan tetap menjaga integritas, netralitas, dan sportifitas," kata Eko.

Eko menambahkan pelibatan kementerian/lembaga terkait serta akademisi atau peneliti andal akan menghasilkan keluaran (output) yang diharapkan, yakni desa dan kelurahan berprestasi.