Keketuaan Indonesia di ASEAN Angkat Fokus Strategis pada Isu-Isu Regional Penting

Dalam rangka persiapan Second ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting (2nd AFMGM) yang segera berlangsung pada Agustus ini, delegasi tingkat deputi dari Kementerian Keuangan dan Bank Sentral di negara-negara ASEAN bertemu dalam ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting–Working Group (AFCDM-WG) pada 10-14 Juli 2023 di Yogyakarta.

Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia menjamu sembilan negara anggota lain, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Negara anggota baru dalam pertemuan adalah Timor-Leste yang bergabung sebagai pengamat untuk pertama kalinya.

Inisiatif untuk mempererat kerja sama ASEAN disambut positif oleh seluruh negara anggota. Lebih lagi, inisiatif ini ingin memosisikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia, tepatnya "Episentrum Pertumbuhan".

Kementerian Keuangan Indonesia dan Bank Indonesia juga sangat menyadari, ASEAN harus mempererat kerja sama, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, demi mempertahankan relevansi lembaga tersebut. Beberapa agenda AFCDM-WG juga mencakup pembahasan tentang perkembangan kerja sama "ASEAN Chair Priorities 2023", "ASEAN Economic Community Blueprint", serta kerja sama keuangan "Roadmap for ASEAN Monetary and Financial Integration and ASEAN".

Secara khusus, Disaster Risk Financing (DRFI) dan Adaptive Social Protection (ASP) menjadi dua topik penting dalam rangka melindungi bangsa, aset, dan lebih penting lagi, masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia dari risiko bencana alam. Parijono, Staf Ahli Bidang Makroekonomi dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan Indonesia, menekankan, risiko dari berbagai jenis bencana alam yang dihadapi Indonesia, serta kerugian ekonomi yang bernilai besar, mendorong negara ini mengembangkan Strategi Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) pada 2018.

"DRFI bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan mitigasi bencana dan membangun ketahanan ekonomi di tengah berbagai jenis bencana alam yang melanda Indonesia," ujarnya.

DRFI juga ingin memperluas pembiayaan tanggap darurat bencana dengan mengeksplorasi sumber pembiayaan alternatif di luar anggaran negara, termasuk solusi asuransi inovatif. Lebih lagi, pemerintah Indonesia aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melansir instrumen strategi yang disebut Disaster Pooling Fund sebagai komponen penting.

Di Indonesia, Adaptive Social Protection (ASP) mulai dikembangkan sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo untuk mereformasi perlindungan sosial.

Setelah konsep penting ini terus berkembang dan populer, negara-negara ASEAN pun saling berbagi perspektif dan praktik terbaik untuk memperkuat tanggap darurat bencana dan jaring pengaman sosial, baik di tingkat regional dan global.

Source : Ministry of Finance of Republic of Indonesia