KCJ: subsidi tarif KRL terserah pemerintah

Kalau banyak subsidinya, semua penumpang akan mendapatkan tarif yang wajar...."

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama PT KAI CommuterLine Jabodetabek (KCJ), Tri Handoyo, mengatakan subsidi tarif Kereta Api Rel Listrik (KRL) tergantung pemerintah karena hingga saat ini masih belum mengetahui berapa besar subsidi yang akan diberikan.

"Belum ada pembicaraan lebih lanjut lagi soal subsidi dengan pemerintah," kata Tri Handoyo di Jakarta, Senin.

Menurut dia, semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama ketika menggunakan jasa perkeretaapian. Namun, untuk harga, tugas pemerintah memberikan subsidi.

Ia mengatakan bahwa Pemerintah masih mengkaji mekanisme pemberian subsidi tersebut.

Jika dana yang diberikan besar, menurut dia, seluruh penumpang dapat menikmati subsidi. Namun, jika dananya terbatas, yang akan menikmati hanya penumpang yang memiliki keterbatasan ekonomi atau berpenghasilan rendah.

"Kalau banyak subsidinya, semua penumpang akan mendapatkan tarif yang wajar. Saya harap Juni sudah ada kesiapan subsidi, jadi kita bisa menentukan," ujarnya.

KRL Ekonomi saat ini yang tersedia berjumlah sembilan rangkaian. KRL yang kondisi sudah tidak layak tersebut berada di Bogor tujuh rangkaian, satu rangkaian di Serpong, dan satu rangkaian di Bekasi.

"Pelayanan harus sama pada setiap penumpang karena sarana kami sudah siap. Akan tetapi, karena kereta tidak layak, kami lebih memprioritaskan keselamatan," kata dia.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) akhirnya menunda penghapusan kereta api listrik (KRL) ekonomi non-AC di wilayah Jabodetabek. Semula penghapusan KRL ekonomi non-AC tersebut akan berlaku mulai 1 April mendatang.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan menjelaskan bahwa kesepakatan penundaan tersebut telah diputuskan melalui rapat di kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Rapat tersebut dihadiri oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT KAI CommuterLine Jabodetabek, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

"Dalam rapat itu, kami sepakat dengan konsep PT KAI (Persero) untuk mengganti KRL ekonomi non-AC menjadi KRL AC demi keselamatan perjalanan dan peningkatan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa KRL," ujar Tundjung di Jakarta, Kamis (28/3).

Namun, lanjut dia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian meminta waktu untuk merumuskan mekanisme pemberian subsidi kepada pengguna KRL ekonomi non-AC yang akan dialihkan ke KRL AC hingga Juni 2013.

"Pada rentang waktu tersebut, PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ) akan menyelesaikan sistem E-ticketing yang akan diterapkan pada perjalanan KRL di Jabodetabek sehingga nantinya dapat mengakomodasi dan mempermudah mekanisme pemberian subsidi pada penumpang yang membutuhkan subsidi," kata dia. (A063/D007)