Kapolri : Palopo sudah kembali normal

Langkah kami adalah membuat normal kota Palopo, alhamdulillah sekarang kembali pulih dan berjalan dengan baik hari ini

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan kondisi Kota Palopo saat ini sudah berangsur pulih.

Kapolri pun meminta semua komponen masyarakat untuk mengikuti proses demokrasi dalam pemilihan Wali Kota Palopo dengan baik dan menggunakan jalur hukum bila ada ketidaksepakatan atas hasil pilkada.

"Kejadian di Palopo, tentunya dari proses demokrasi, masyarakat menghormati keputusan KPU, proses berlangsung demokratis sampai tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran dan perusakan," kata Kapolri saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Senin.

Kapolri mengatakan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, sementara satu orang masih menjalani pemeriksaan intensif.

"Masyarakat kami minta untuk menghormati proses yang dilakukan KPU, kalau memang dianggap ada yang melanggar bisa diproses di Mahkamah Konstitusi," katanya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan telah berkomunikasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo untuk mengambil pengamanan agar situasi kembali normal.

"Saya sejak kemarin sudah berkomunikasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan untuk mengambil langkah-langkah pengamanan segera dari kerusuhan itu. Sampai siang ini kita masih memonitor terus. Saya sudah kirim Dirjen Kesbangpol untuk membicarakan langkah lanjutan dengan pemerintah daerah," katanya sebelum mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Kantor Presiden, Senin.

Ia mengatakan dari sisi pendidikan politik seharusnya ada tanggung jawab dari partai politik atas kader-kadernya, demikian juga tim suksesnya.

"Supaya demokrasi mekar dan tidak menimbulkan masalah seperti ini. Kalau semua daerah akan terjadi konflik dengan pemilihan langsung maka nanti pilihan kita kalau tidak dewasa-dewasa juga dalam berdemokrasi bisa kembali ke perwakilan nah kebetulan undang-undangnya sedang kita bahas dengan DPR," paparnya.

Ia pun menambahkan,"ada pemikiran supaya pelayanan masyarakat ada di kabupaten, perizinan ada di provinsi, kemudian pemilihan langsung di provinsi, sementara di perwakilan kota/kabupaten lewat perwakilan di DPRD, ini konsep baru sedang dibahas."