"Pengarusutamaan gender ini sangat penting, terutama jika istri atau keluarga nelayan mengolah ikan, mereka jadi bisa memiliki tambahan sumber ekonomi keluarga," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo dalam keterangan resminya, Rabu.
Budi juga mengajak agar ibu-ibu nelayan cermat membaca peluang usaha dengan mengolah ikan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual.
Adapun layanan yang dihadirkan di antaranya layanan berupa pengurusan sertifikat kelayakan pengolahan, perizinan usaha jasa pasca panen, perizinan usaha pengolahan, dan perizinan usaha pemasaran, serta membuka pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
"Kami akan selalu dukung para pelaku usaha, terutama UMKM agar semakin berkembang dan berdaya saing," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Budi juga menyerahkan 10 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan dua paket peralatan pengolahan kepada UMKM Perikanan di Banyuwangi.
Sementara Ketua Umum GISLI, Irjen Pol (Purn) Mudji Waluyo menyebut kolaborasi kegiatan ini menjadi wujud nyata bahwa GISLI tidak hanya fokus terhadap keselamatan nelayan, tetapi juga peduli terhadap ekonomi keluarga nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.
"Kita sudah MoU dengan Ditjen PDSPKP pada 6 Juli 2023, jadi bicara keselamatan melaut itu dimulai dari peran istri dalam menyiapkan saat (suami) akan berangkat melaut hingga mendukung meningkatkan nilai tambah ikan dari hasil tangkapan," ujarnya.
Baca juga: KKP memperkuat hilirisasi produk perikanan di Kebumen
Baca juga: FAO dan KKP latih istri nelayan Banyuwangi ciptakan produk olahan ikan
Baca juga: KKP bantu UMKM perluas pasar melalui pameran internasional
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
