Mendes: Tenaga pendamping dibutuhkan desa dalam pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan keberadaan tenaga pendamping desa akan terus dibutuhkan oleh masyarakat desa dalam pembangunan secara terpadu dan menyeluruh.

"Saya hanya minta agar soliditas di internal pendamping desa dikuatkan. Tujuan saya cuma satu, bagaimana keberadaan tenaga pendamping profesional eksis sampai kapan pun, karena memang desa membutuhkan Tenaga Pendamping Desa," ujar Mendes PDTT dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dalam sambutan pada kegiatan "Training of Trainer (ToT) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Metode Tatap Muka Regional IV pada Selasa malam, ia menyampaikan tenaga pendamping desa telah memberikan kontribusi besar dalam memberikan pendampingan intensif kepada individu, masyarakat desa, dan kelembagaan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa secara terpadu dan menyeluruh.

Oleh karena itu, Mendes PDTT meminta agar tenaga pendamping desa terus membantu dan memfasilitasi penyusunan dan penetapan ABPBDes di tahun 2024. Sehingga hasilnya bermanfaat bagi terwujudnya iklim ekonomi dan SDM desa yang unggul.

"Tenaga pendamping harus benar-benar mendampingi agar APBDes 2024 proporsinya sebesar-besarnya untuk program-program kegiatan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan SDM desa," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.

Keberhasilan pendamping desa, kata dia, akan menjadi indikator dan referensi data akurat yang akan dipaparkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pertemuan Rapat Kabinet Indonesia Maju.

"Dan itu akan saya potret nanti secara nasional, kondisi APBDes dan kita laporkan ke Presiden. Bisa kita tunjukkan bahwa ada progres signifikan dan semua itu tidak bisa terlaksana tanpa adanya pendamping profesional," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi kinerja pendamping desa mewujudkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara masif, dalam peningkatan kualitas layanan publik dan pengoptimalan aset-aset desa.

Baca juga: Mendes PDTT usulkan status pendamping desa jadi PPPK