Pemprov Jatim perkuat dukungan penyandang disabilitas lewat UPT

Kami terus membangun strong partnership untuk memberikan lebih detail kebutuhan teknis dari para difabel

Situbondo (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengemukakan saat ini Pemprov Jatim memiliki enam Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang bertugas melakukan penguatan kemampuan bagi penyandang disabilitas.

"Kami terus membangun strong partnership untuk memberikan lebih detail kebutuhan teknis dari para difabel," ujar Khofifah saat menghadiri kegiatan Temu Inklusi Nasional Ke-5 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jatim, Selasa.

Kepada para peserta, Gubernur Khofifah menegaskan komitmen terhadap kesamaan hak dan peluang bagi penyandang disabilitas.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat menguatkan nilai-nilai inklusi terus dikembangkan di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, suku bangsa, agama, bahasa, kondisi geografis, ekonomi, serta fisik, mental, dan intelektual.

"Inklusifitas merupakan salah satu isu yang menjadi fokus saya sejak menjabat sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI dulu. Kala itu saya ikut membahas perumusan undang-undang tentang penyandang cacat," kata Khofifah.

Khofifah juga menceritakan ketika menjabat sebagai Menteri Sosial RI yang menjadi leading sector Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Bagaimana Undang Undang tentang Penyandang Disabilitas itu telah mengubah paradigma charity menjadi human rights terhadap para difabel.

"Paradigma belas kasih, bantuan, dan iba, berubah menjadi hak asasi manusia. Bahwa kita semua setara dan memiliki hak dan peluang yang sama dalam segala sektor di negeri ini," ucapnya.

Ia menegaskan semua warga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi manusia yang berdaya dan berperan dalam ekonomi, sosial, politik, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

"Temu inklusi ini menjadi kegiatan penting untuk mengingatkan kita bahwa ada bagian dari masyarakat yang masih harus didorong untuk terwujudnya kesetaraan perlakuan bagi mereka," ujarnya.

Dalam rangkaian temu inklusi ini juga terdapat program live in, di mana difabel dari seluruh Indonesia tinggal bersama warga desa selama empat hari pelaksanaan Temu Inklusi Nasional Ke-5 mulai 31 Juli sampai 2 Agustus 2023. Pertemuan itu diikuti oleh lebih dari 600 orang difabel.