Pertamina harus mau kelola Blok Siak

"Kalau share (saham) masih dibagi dengan pihak asing, ya sama juga bohong."

Pekanbaru (ANTARA News) - Pertamina sebagai perusahaan migas negara harus mau untuk mengelola ladang minyak Blok Siak di Provinsi Riau yang akan segera habis kontraknya pada akhir tahun 2013 dari Chevron, kata pengamat minyak dan gas (migas), Kurtubi.

"Daripada Pertamina susah-susah investasi ke luar negeri, lebih baik ambil alih Blok Siak yang sudah berproduksi, dan tinggal meneruskan saja," ujarnya kepada ANTARA News di Pekanbaru, Minggu.

Kontrak bagi hasil PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Siak akan mencapai 22 tahun, dan habis masa berlakunya pada 27 November 2013.

Sesuai UU 22 Tahun 2001 tentang Migas, Kurtubi mengatakan, Blok Siak akan kembali ke pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas.

Sejauh ini baru Chevron dan perusahaan daerah (BUMD) PT Riau Petroleum yang mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk mengelola Blok Siak selanjutnya.

"Idealnya yang mengelola selanjutnya adalah perusahaan negara (Pertamina) dan BUMD, agar seluruh hasilnya benar-benar dinikmati negara, tidak dibagi dengan negara lain," katanya.

Ia mengatakan, sangat mengherankan apabila Pertamina tidak tertarik untuk mengelola Blok Siak karena risiko investasinya sangat rendah di blok yang sudah produksi. Selama dikelola Chevron, Blok Siak memproduksi minyak 1.600 hingga 2.000 barel per hari.

"Pertamina harus mau karena blok itu sudah akan kembali ke negara, dan Pertamina adalah perusahaan negara. Kenapa sampai tidak mau? Malah harus dicurigai kenapa Pertamina sampai tidak mau," ujarnya.

Riau Petroleum menyatakan, sudah melakukan komitmen dengan perusahaan PT Ekamaro Sakti untuk membentuk sebuah konsorsium untuk dapat mengelola Blok Siak dengan komposisi saham nantinya 51 banding 49 persen mayoritas untuk BUMD.

Selain itu, Riau Petroleum mendapat bantuan dana dari perusahaan finansial United Overseas Bank Limited (UOB) dari Singapura.

"Kalau share (saham) masih dibagi dengan pihak asing, ya sama juga bohong," kata Kurtubi.

Apabila Pertamina enggan mengelola Blok Siak, lanjutnya, akan lebih baik jika Pemerintah Provinsi dan DPRD Riau sepakat untuk 100 persen kepemilikan dikelola oleh BUMD.

Riau Petroleum bisa mencoba meminjam dana investasi dari konsorsium bank dengan jaminan khusus pemerintah pusat dan daerah.

"Banyak kok bank-bank yang mau mengucurkan pinjaman karena pengelolaan Blok Siak sudah pasti, karena sudah berproduksi," katanya.

Ia menambahkan, pengelolaan Blok Siak ke daerah juga tidak perlu pusing mencari pekerja karena sumber daya manusia (SDM) sangat melimpah.

"Pekerja yang sekarang bekerja untuk Chevron juga tidak perlu resah. Nanti mereka tidak kehilangan pekerjaan hanya pemiliknya saja yang berubah," demikian Kurtubi.
(T.F012)