Ketua DPRD Sumut: 40 persen APBD disiapkan untuk Pemilu 2024

Medan (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara(Sumut) Baskami Ginting mengatakan, sekitar 40 persen APBD Sumut 2024 akan disiapkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada tahun 2024 di wilayah ini.

"Untuk pemilu 40 persen APBD. Dimana, 40 persen APBD kita disiapkan, itu arahan Mendagri" ujar Baskami Ginting di Medan, Selasa.

Baskami mengatakan DPRD Sumatut bersama Gubernur Sumut , Edy Rahmayadi, telah menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024.

"Ranperda yang baru saja ditandatangani,tercatat proyeksi pendapatan sebesar Rp14.473.758.594.444 dan belanja sebesar Rp14.673.758.594.444. Serta penerimaan pembayaran sebesar Rp300 Miliar, pengeluaran Rp100 miliar, serta pembiayaan netto Rp200 miliar," kata Baskami.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut, Herdensi Adnin mengungkapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut telah selesai dibahas antara KPU Sumut dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

"Pilkada serentak untuk Pilkada Sumut, sudah tuntas. Ada kesempatan dengan Gubernur Sumut, kurang lebih Rp 705 milliar," ujar Herdensi.

Herdensi mengatakan pembahasan NPHD Pilkada di 33 kabupaten/kota saat ini masih tahap berproses, hal itu, dikarenakan sharing anggaran dilakukan oleh Gubernur Sumut dengan Bupati dan Wali Kota se- Sumut.

"Tapi, sharing anggaran di kabupaten/kota belum tuntas. Sharing anggaran, kewenangan antara Gubernur dan Bupati/Wali kota. Karena, Pilkada ini dilakukan di hari yang sama, bulan yang sama dan di tahun yang sama," kata Herdensi.

Herdensi juga mengatakan total NPHD Pilkada serentak 33 kabupaten/kota se-Sumut juga masih tahap proses atau belum ada persetujuan.

"Belum tuntas itu, berapa anggaran itu, kalau sudah tuntas baru kita ketahui, itu masih dalam format diskusi dan dialog," katanya.

Selain itu, Herdensi menjelaskan ada sejumlah item yang dapat disharingkan antara provinsi dan kabupaten/kota di Pilkada 2024 seperti logistik yang akan diantar ke tempat yang sama.

"Begitu banyak item, bisa di sharingkan antara provinsi dengan kabupaten/kota di Pilkada serentak 2024, contohnya, distribusi logistik bisa di sharing, akan diantar ke tempat yang sama. Meski logistiknya berbeda, ada surat suara Pilgub ada surat suara Pilkada Bupati dan Wali Kota," sebutnya.
Baca juga: Mendagri: NPHD untuk KPU-Bawaslu sudah 100 persen
Baca juga: KPU: 212 daerah sudah transfer NPHD 100 persen
Baca juga: Ketua MPR minta pemda segera realisasikan NPHD untuk pilkada
Baca juga: Mendagri imbau daerah segera selesaikan NPHD Pilkada Serentak