Menkeu: APBN 2023 lanjut fokus ke infrastruktur, pemilu, dan bansos

Di tengah tren pelambatan ekonomi global serta dinamika geopolitik yang masih diselimuti ketidakpastian, APBN 2023 tetap berupaya keras dalam mendukung berbagai upaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan agenda prioritas nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 akan melanjutkan berbagai kegiatan pembangunan yang telah direncanakan seperti infrastruktur, pemilu, hingga belanja bantuan sosial (bansos) hingga akhir tahun.

"Pemerintah akan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.

Hal itu tercermin pada kinerja belanja negara juga terus ekspansif dan menopang berbagai agenda pembangunan serta menjaga stabilitas kondisi ekonomi makro, dengan realisasi pada semester I 2023 mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41,0 persen dari pagu APBN.

Realisasi tersebut dimanfaatkan untuk belanja yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Kartu Prakerja, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan benih, subsidi, dan kompensasi energi.

Selain itu, belanja pemerintah terkait agenda prioritas nasional lainnya juga akan terus disalurkan, terutama kaitannya dengan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas.

"Penyaluran subsidi energi juga akan tetap dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan APBN akan terus responsif dan adaptif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian," ujar Menkeu.

Kinerja APBN yang tetap solid hingga semester I 2023 juga terefleksikan pada surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp368,2 triliun dan surplus anggaran fiskal sebesar Rp152,3 triliun, setara dengan 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski termoderasi di tengah normalisasi harga komoditas, pendapatan negara tetap tumbuh positif sebesar 5,4 persen, sehingga realisasi mencapai Rp1.409,7 triliun atau 57 persen dari target APBN.

"Di tengah tren pelambatan ekonomi global serta dinamika geopolitik yang masih diselimuti ketidakpastian, APBN 2023 tetap berupaya keras dalam mendukung berbagai upaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan agenda prioritas nasional," jelas Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu optimistis target pajak 2023 tercapai dan cetak "hattrick"
Baca juga: Menkeu: Biaya untuk tangani perubahan iklim tak berasal dari APBN saja
Baca juga: Menkeu: Defisit APBN 2022 2,35 persen bukti pemulihan ekonomi RI kuat