BNPB prioritaskan operasi darat untuk tangani karhutla dampak El Nino

Indonesia memiliki catatan kurang baik mengenai penanganan karhutla pada 2015 dan 2019, sehingga tidak boleh sampai terulang

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprioritaskan operasi darat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang juga merupakan dampak fenomena El Nino di Indonesia.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam diskusi daring diikuti di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Indonesia memiliki catatan kurang baik mengenai penanganan karhutla pada 2015 dan 2019, sehingga tidak boleh sampai terulang.

Mitigasi dikhususkan juga kepada para petani di enam provinsi sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 yakni Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Baca juga: BPBD HSS: Luas lahan yang terbakar tak sebanding jumlah petugas

“Dalam menangani karhutla ini yang penting adalah operasi darat. Jadi pasukan pasukan darat ini sudah kembali disiagakan, mengingat tiga tahun terakhir ini relatif kebakaran hutan dan lahannya relatif kecil. Kemudian juga perlengkapan-perlengkapan yang mungkin tiga tahun ini sudah banyak yang tua, yang relatif tidak banyak digunakan, sekarang diaktifkan kembali,” kata Suharyanto.

Suharyanto mengatakan, apabila karhutla semakin membesar dan tidak bisa diatasi dengan operasi darat, maka BNPB menyiapkan langkah terakhir yakni dengan heli water bombing

BNPB dalam hal ini telah menyediakan 31 unit heli water bombing disiagakan di enam provinsi fokus penanganan karhutla, untuk menjangkau wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan operasi darat.

Baca juga: Petugas gabungan padamkan Karhutla di Dumai

Ia menegaskan, bahwa operasi heli water bombing merupakan opsi terakhir jika operasi pemadaman darat tidak memungkinkan, lantaran operasi pemadaman udara membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Kita juga untuk memonitor terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini mengintegrasikan seluruh aplikasi yang dimiliki kementerian/lembaga baik itu dari TNI,Polri, pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, BNPB, dan BMKG," kata Suharyanto.

Suharyanto menekankan bahwa tugas pemadaman karhutla tidak hanya menjadi tupoksi BNPB, namun menjadi tugas bersama apabila kejadian karhutla dan kekeringan terjadi meluas di luar enam provinsi prioritas tersebut.

Baca juga: Media diajak TNI beri edukasi-imbauan bersama cegah karhutla di Jambi