Israel: Tak ada konsesi bagi Palestina untuk hubungan dengan Saudi

Yerusalem (ANTARA) - Salah satu partai utama dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak akan menyetujui setiap konsesi bagi Palestina sebagai bagian untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, kata seorang menteri kabinet pada Senin.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan lalu mengirim penasihat keamanan nasional ke Arab Saudi untuk membahas kemungkinan kesepakatan antara Arab Saudi dan Israel, yang dinilainya sebagai sebuah kebijakan prioritas.

Biden pada Jumat (28/7) juga mengatakan "terdapat sebuah pemulihan hubungan yang mungkin sedang berlangsung".

Gagasan tersebut telah dibahas sejak Arab Saudi memberikan persetujuan senyap kepada negara tetangga Teluk, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang menjalin hubungan dengan Israel pada 2020.

Riyadh masih belum mengikuti hal itu karena berpendapat bahwa permintaan Palestina harus dipenuhi terlebih dahulu.

Ketika ditanyakan mengenai apakah partai pro-pemukim Zionisme Religius akan menerima konsesi bagi Palestina sebagai imbalan untuk mengukuhkan hubungan formal dengan Arab Saudi, Menteri Misi Nasional Orit Strock menyatakan "Kami tidak akan menyetujui hal semacam itu".

"Kami sudah selesai dengan penarikan. Kami sudah selesai dengan membekukan pemukiman di Yudea dan Samaria (istilah Alkitab untuk Tepi Barat). Ini adalah konsensus di antara seluruh sayap kanan," kata Strock, dalam wawancara dengan media penyiaran publik Kan.

Seorang juru bicara untuk kepala Zionisme Religius, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, belum memberikan tanggapan apakah komentar Stroch serupa dengan pandangannya.

Posisi seperti itu akan memberikan hambatan politik bagi Netanyahu, yang menganggap normalisasi dengan Arab Saudi sebagai salah satu sasaran utama kebijakan asing.

Hubungan AS-Israel menegang dalam beberapa bulan terakhir oleh kebijakan pemerintah Israel untuk memperluas pemukiman Yahudi di lahan yang merupakan bagian dari Palestina melalui tuntutan hukum yang diperdebatkan dan dikejar oleh koalisi religius-nasionalis Netanyahu.

Pada Minggu (30/7), anggota senior partai Likud yang dipimpin Netanyahu menepis anggapan bahwa kebuntuan antara pemerintah sayap kanan Israel dan tujuan status kenegaraan Palestina yang terbagi secara politik merupakan hambatan utama dalam kesepakatan Saudi.

Dia juga mengatakan kesepakatan tersebut tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini.

Sumber: Reuters
Baca juga: Normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel, antara fantasi dan tuntutan
Baca juga: Arab Saudi kecam serangan brutal Israel terhadap rakyat Palestina
Baca juga: PM Netanyahu: Normalisasi dapat akhiri konflik Arab-Israel