DPR desak pemerintah maksimalkan bantuan pada insiden tambang Banyumas

Jakarta (ANTARA) -

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah harus maksimal memberikan bantuan dan pertolongan hingga kondisi delapan orang penambang di tambang Grumbul Tajur, Desa Pancurendang, Banyumas, Jawa Tengah, benar-benar diketahui secara pasti.

"Miris saya mengikuti kabar kejadian di Grumbul Tajur, Banyumas. Ada delapan nyawa yang terkurung di bawah tanah, tapi respons pemerintah malah lamban. Mereka seperti tidak dihargai," kata Mulyanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin.

Untuk itu, ia menyampaikan keprihatinannya atas musibah tersebut. Menurut dia, pemerintah lamban memberikan bantuan terhadap para penambang yang belum dapat dievakuasi.

Dia juga menyesalkan sikap beberapa pejabat terkait yang menyatakan bahwa kecil kemungkinan delapan penambang tersebut masih hidup.

Baca juga: Basarnas: Evakuasi 8 penambang di Banyumas belum membuahkan hasil

Baca juga: Pakar hukum: Jangan jadikan pekerja tambang sebagai tersangka

Mulyanto kemudian membandingkan dengan negara lain, seperti Meksiko yang mengambil langkah cepat saat peristiwa serupa terjadi.

Bahkan, presidennya pun turun tangan langsung memimpin upaya penyelamatan para penambang yang tertimbun serta mengerahkan semua alat dan tenaga untuk menyelamatkan para korban.

Ia meminta pemerintah agar tidak lepas tangan atau sekadar pilih kasih kepada penambang rakyat. Sebab, kejadian ini terjadi di tambang rakyat, sehingga respons-nya tidak serius.

Adapun mengenai legalitas tambang yang masih dianggap ilegal, Mulyanto meminta pemerintah harus adil menyikapi-nya. Tambang ilegal seperti di Banyumas ini perlu ditata dengan baik, karena ini tambang rakyat yang harus dibina dengan baik.

"Pemerintah, dalam praktiknya sangat lamban dalam merespons proses perizinan tambang rakyat ini. Apalagi dengan sistem perizinan yang sentralistik di pusat," katanya.

Pemerintah harus mempercepat proses pemberian izinnya agar tambang rakyat ini menjadi legal. Ia menambahkan bahwa tambang rakyat pemerintah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan, agar penambang menerapkan praktik penambangan yang baik (good mining practice).

"Ini penting terkait dengan K3 bagi penambang, maupun pengelolaan lingkungan hidup sekitar tambang, termasuk pasca-tambang. Pembinaan juga penting, agar produktifitas penambangan meningkat serta pendapatan bagi warga semakin baik. Melalui proses ini sudah barang tentu PNBP serta iuran lain bagi pemda dapat dioptimalkan," ujarnya.