Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah manyatakan akan menambah jumlah perusahaan yang akan diprivatisasi tahun ini untuk memenuhi target setoran Rp3 triliun, jauh lebih tinggi dari sebelumnya yang hanya Rp1 triliun. "Pemerintah akan menambah jumlah perusahaan yang akan diprivatisasi, karena dari privatisasi PT Perusahaan Gas Negara saja tidak akan mencukupi," ujar Deputi Meneg BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi Mahmudin Yasin di Jakarta, Jumat. Yasin belum bersedia mengungkapkan BUMN apa saja yang akan diprivatisasi karena masih harus menunggu pembahasan antara Tim Kebijakan Privatisasi dengan DPR. Kalau PGN, katanya, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan privatisasi, karena sudah mendapat persetujuan dari DPR. "Pokoknya tinggal mencari saat yang tepat, namun harus terlebih dahulu menyelesaikan konversi kepemilikan saham pemerintah di PGN," ujar Yasin. Pada 2005, pemerintah menunda privatisasi 7,1 persen saham di PGN, dengan nilai sekitar Rp1 triliun, disamping pasar saham kurang kondusif ketika itu, juga karena sumber pendanaan untuk menutupi defisit APBN sudah tercukupi. Selain PT PGN, DPR juga sebelumnya telah menyetujui privatisasi sejumlah perusahaan antara lain PT Timah Tbk, dan PT Aneka Tambang. "Itu dulu, tentu kalau ada perusahaan yang akan diusulkan untuk diprivatisasi harus atas persetujuan DPR," tegas Yasin. Senada dengan itu, Sekretaris Meneg BUMN Said Didu, meyakini target privatisasi Rp3 triliun akan terpenuhi. "Pokoknya Rp3 triliun aman, dengan memprioritaskan BUMN yang telah mendapat persetujuan DPR. Kan masih ada BUMN yang potensial untuk diprivatisasi. Kalau sudah disetujui, proses privatisasinya cepat kok," kata Said. Namun ujar Said, pemerintah tentunya harus melihat situasi dan kondisi pasar saham, karena tidak mungkin melepas saham perusahaan di saat harga rendah. Menanggapi pelaksanaan privatisasi PGN, Sekretaris Perusahaan PGAS, Widyatmiko Bapang, mengatakan, hingga kini manajemen belum mengetahui secara pasti mengenai rencana privatisasi sahamnya sebesar 4 persen bersamaan dengan "right issue" oleh pemerintah. "Sampai saat ini kami masih belum mengetahui secara pasti rencana tersebut dan baru mendapat informasi dari media massa," kata Widyatmiko. Namun pada prinsipnya ujar Widyatmiko, PGN siap mendukung rencana pelepasan dan right issue dengan petunjuk pemerintah sebagai pemegang saham. Dividen Terkait setoran dividen BUMN kepada APBN, Said Didu mengatakan, pemerintah akan mengupayakan setoran hanya diperoleh dari dividen murni. "Setoran dividen dan privatisasi sebelumnya ditargetkan mencapai Rp23,3 triliun. Itu diluar setoran dividen interim PT Pertamina yang mencapai 12,78 triliun," kata Said. Ia menjelakan, setoran dari interim murni mencapai Rp7,7 triliun. Pertimbangan memprioritaskan dividen murni, diutarakannya, agar arus kas (cashflow) BUMN yang bersangkutan tidak terganggu. "Kalau dividen murni tercukupi mengapa harus diambil dari dividen interim," katanya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
