Lemhannas: kelola bangsa dengan wawasan kebangsaan

Dalam mengelola bangsa dan mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa harus berlandaskan pada ajaran pluralisme dan multikulturalisme sebagai cerminan bangsa yang beranekaragam,"

Yogyakarta (ANTARA News) - Pengelolaan kehidupan bangsa harus selalu berdasarkan wawasan kebangsaan Indonesia, kata Direktur Program Pemantapan Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional Kisnu Haryo Kartiko.

"Dalam mengelola bangsa dan mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa harus berlandaskan pada ajaran pluralisme dan multikulturalisme sebagai cerminan bangsa yang beranekaragam," katanya di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia pada dialog Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan cara membangun jati diri bangsa.

Selain itu juga dapat dilakukan dengan membangun kesadaran terhadap sistem nasional.

Melalui cara-cara tersebut diharapkan bisa terwujud masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia.

Ia mengatakan dalam perjalanan suatu bangsa dipastikan mengalami pasang surut ideologi dan dasar negara, termasuk di Indonesia.

Sistem kenegaraan yang dibangun berlandaskan ideologi Pancasila juga tidak luput dari berbagai perubahan menurut tafsir dan kepentingan elit penguasa.

"Jadi, sudah saatnya Bangsa Indonesia merumuskan sistem kenegaraan yang akan dibangun dilandasi sebuah ideologi, yakni Pancasila," katanya.

Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas I Putu Sastra Wingarta mengatakan, dalam melakukan transformasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa harus bisa menjamin kelangsungan kehidupan nasional.

Transformasi merupakan reartikulasi dari nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme keindonesiaan. Melakukan transformasi nilai-nilai kebangsaan berarti melakukan reartikulasi nilai-nilai yang dikandungnya berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang dihadapi.

"Tuntutan seperti itu tidak dapat diabaikan karena akan menjadi sumber konflik dan kekerasan dalam kehidupan nasional di dalam lingkungan strategis global, regional, dan nasional yang terus bergerak dan menuntut perubahan," katanya.

Menurut dia, peran pendidikan kewarganegaraan (PKn) menjadi sangat signifikan dalam melakukan transformasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber pada empat konsensus dasar bangsa. PKn juga dapat untuk memicu dan memacu implementasi integrasi nasional.

"PKn memang bisa menjadi alternatif solusi ajang edukasi reartikulasi nasionalisme keindonesiaan. Namun demikian, PKn harus tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi bangsa," katanya.
(B015/M008)