Penundaan itu dimaksudkan untuk mencari formulasi yang tepat terkait dengan tarif bagi penumpang dari kalangan warga miskin,"Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi V DPR M Arwani Thomafi menyambut positif penundaan penghapusan kereta rel listrik (KRL) ekonomi oleh pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
"Penundaan itu dimaksudkan untuk mencari formulasi yang tepat terkait dengan tarif bagi penumpang dari kalangan warga miskin," kata Arwani Thomafi di Jakarta, Kamis.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap, terkait penundaan penghapusan KRL ekonomi dan pencarian formulasi tarif yang tepat, tarif ekonomi AC bagi warga miskin tidak mengalami kenaikan dengan yang sebelumnya, yaitu di kisaran Rp1.500--Rp2.000.
Karena itu, dia mendesak pemerintah untuk mencari formulasi yang tepat terkait dengan rencana pemberian fasilitas bagi warga miskin misalnya dengan menunjukkan kartu miskin atau sejenisnya.
"Rencana itu harus implementatif di lapangan. Kami setuju dengan pola subsidi langsung orang atau badan bukan subsidi barang atau kereta agar subsidi bisa tepat sasaran. Karena itu, penundaan harus dilakukan sampai ada formulasi yang siap di lapangan," tuturnya.
Untuk memperlancar formulasi pemberian subsidi bagi warga miskin, Arwani menyarankan kepada PT KAI dan Kementerian Perhubungan untuk segera duduk bersama dengan pada kepala daerah atau pihak terkait yang menjadi titik keberangkatan.
"PT KAI dan Kemhub harus berkoordinasi terkait dengan kepala daerah terkait data warga miskin di Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang dan Tangerang Selatan,` ujarnya.
Apabila formulasi yang tepat sudah ditemukan, Arwani mengatakan pemerintah dan PT KAI harus menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat dan meningkatkan koordinasi antarlembaga.
(D018/Y008)
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
