Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM akan memulai tender pengadaan kompor gas sebanyak 1,3 juta unit pada tahun ini dengan anggaran senilai Rp80 miliar. "Tapi pemerintah belum bisa memastikan apakah pengadaan kompor gas tersebut akan sebesar jumlah itu atau tidak karena semuanya tergantung dari hitungan total komponen harga kompor," kata Menegkop dan UKM Suryadharma Ali kepada pers di Jakarta, Jumat. Menurut Menteri, komponen harga tersebut mencakup biaya pembuatan kompor, kelengkapan lainnya seperti selang dan regulator serta biaya distribusi hingga ke rumah tangga pemakainya. Semua kompor gas tersebut akan dibagikan secara gratis bagi masyarakat untuk mengganti kompor minyak tanah. Masyarakat nantinya diharapkan menukar kompor minyak tanahnya dengan kompor gas. Tender, menurut menteri, akan mulai diumumkan pada Senin (26/6) dan diharapkan semua kompor sudah bisa diselesaikan pada awal Desember dan kemudian didistribusikan kepada pengguna. Sementara kepada setiap pemerintah daerah yang akan memperoleh alokasi kompor tersebut, Menteri meminta agar menyediakan data masyarakat yang akan memperoleh kompor tersebut. Mengenai spesifikasi kompor, Suryadharma belum bisa memastikan apakah kompor gas bermata dua atau satu. "Kita mengharapkan kompor bermata dua dengan harga murah," katanya. Para peserta tender, lanjutnya, diharuskan untuk menyertakan penawaran yang mencakup desain, jaminan garansi serta pernyataan bahwa kompor tersebut sudah memenuhi Standar Nasional Industri (SNI). "Mereka juga harus menyebutkan berapa banyaknya konsumsi gas setiap jam atau waktu tertentu," katanya. Mengenai kemampuan industri dalam negeri memenuhi permintaan kompor tersebut, menurut Menteri juga masih menjadi pertanyaan. Data yang ada menyebutkan bahwa produksi kompor gas setiap bulannya mencapai sekitar 4.000 hingga 6.000 unit. Dengan demikian jika sisa waktu efektif yang ada tinggal enam bulan berarti hanya bisa terpenuhi sekitar 24 ribu hingga 36 ribu kompor. "Sementara apakah sisanya akan dipenuhi dari impor atau tidak, kita belum bisa memastikan," katanya. Pihaknya sendiri mengharapkan semua kebutuhan itu bisa dipenuhi dari dalam negeri untuk menambahkan kesempatan kerja. Kemenkop juga mewajibkan setiap peserta tender untuk mengikutsertakan produsen kompor gas skala kecil meski dalam kenyataannya ternyata jumlah produsen tersebut sangat terbatas. Sedangkan untuk pengadaan tabung gas, menurut Menteri, akan diserahkan ke Deperindag atau Pertamina. Namun apakah tabung tersebut akan dibagikan juga secara gratis seperti kompor gas, Menteri juga belum bisa memastikan. Beberapa alternatif pembagiannya, menurut dia, adalah bisa saja pemerintah membuat tabung dan kemudian membagikannya secara gratis, sedangkan alternatif lainnya adalah perusahaan gas yang akan meminjamkan tabung kepada konsumen. "Pemerintah akan mencari cara yang efisien, kemungkinannya adalah alternatif kedua," katanya. Sementara mengenai program tungku briket, pihak Kemenkop menyatakan program ini akan diserahkan ke mekanisme pasar karena ternyata program pengadaan 10 juta kompor briket tidak memperoleh respon masyarakat. Selain itu produksi briket juga ternyata jauh dari kebutuhannya jika program ini berhasil. "Jadi kami belum membuat satu pun kompor briket ini," katanya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006