Merajut asa masa depan cerah lewat pendidikan usia dini

Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini pun sebaiknya tidak hanya dilakukan sendiri-sendiri, melainkan perlu kerja sama yang inklusif ...

Jakarta (ANTARA) - "Pertumbuhan bonus demografi di kawasan ASEAN merupakan janji bagi dunia untuk masa depan yang lebih cerah,” demikian sambutan kunci Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia Nadiem Anwar Makarim dalam Forum Dialog Kebijakan PAUD ASEAN 2023.

Pendidikan anak usia dini sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemangku kebijakan mengingat generasi muda ini lah yang akan menjadi pemeran utama dalam membentuk masa depan dunia yang cerah.

Urgensi pendidikan anak usia dini pun menjadi salah satu garis besar pembahasan Keketuaan Indonesia dalam ASEAN pada 2023 melalui Forum Dialog Kebijakan PAUD ASEAN atau Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education (SEA PD on ECCE).

Forum Dialog Kebijakan PAUD ASEAN 2023 diselenggarakan oleh Kemendikbudristek RI dan berfokus pada pengembangan dan peningkatan pendidikan anak usia dini di Kawasan Asia Tenggara yang diperkirakan akan memiliki jumlah bonus demografi sangat besar.

Indonesia sendiri saat ini memasuki era bonus demografi yaitu penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif yakni mencapai 190,83 juta jiwa atau 69,3 persen dari total jumlah penduduk per Juni 2022 yang sebanyak 275,36 juta jiwa.

Bahkan bonus demografi Indonesia diperkirakan terus naik dalam rentang 2030-2040 karena per Juni 2022 terdapat sebanyak 67,16 juta jiwa atau 24,39 persen penduduk usia yang belum produktif yaitu berumur nol sampai 14 tahun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri itu berarti penduduk usia belum produktif ini akan semakin bertumbuh hingga menjadi gelombang tambahan terhadap bonus demografi Indonesia.

Generasi berikutnya akan menjadi kunci penting dari perjalanan Indonesia bahkan ASEAN untuk menjadi pusat pertumbuhan global sehingga sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk merancang kapasitas pendidikan terbaik bagi penduduk usia dini.

Peran penting dan dampak jangka panjang dari layanan dan pendidikan anak usia dini telah diakui secara luas yaitu merupakan dasar untuk kesehatan dan kesejahteraan, keberhasilan pendidikan, serta produktivitas ekonomi dan sosial.

Mempertimbangkan bonus demografi ASEAN, menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak di tahun-tahun awal kehidupannya merupakan investasi yang bermakna untuk pertumbuhan dan kemajuan kawasan.

Bahkan pengembangan anak usia dini masuk dalam prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) nomor empat.

Dalam SDGs poin keempat disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh akses terhadap layanan pengembangan dan perawatan anak usia dini yang berkualitas serta pendidikan prasekolah sebagai persiapan masuk ke pendidikan dasar.

Mendikbudristek Nadiem di depan para delegasi Forum Dialog Kebijakan PAUD ASEAN 2023 menegaskan bahwa anak-anak sejak dini harus mendapat pengalaman belajar yang terbaik sesuai dengan umur mereka.

Pengalaman belajar yang baik ini dapat diperoleh ketika proses pendidikan berada dalam suasana yang nyaman sehingga Kemendikbudristek RI meluncurkan program Merdeka Belajar Episode ke-24 bertajuk Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk meluruskan miskonsepsi di tengah masyarakat tentang kemampuan baca, tulis, hitung (calistung) pada PAUD dan pendidikan dasar kelas awal.

Program ini memiliki tiga target yaitu menghilangkan tes calistung pada penerimaan siswa baru, menerapkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), serta menerapkan sistem pembelajaran menyenangkan untuk membangun kemampuan fondasi.

Sementara itu dari sisi guru diharapkan dapat melakukan strategi pembelajaran yang aktif, eksploratif, interaksi positif, dan menyenangkan sehingga fondasi kemampuan anak bisa terbentuk secara maksimal namun tetap bertahap.

Target program Kemendikbudristek RI itu selaras dengan rencana kerja ASEAN bidang pendidikan 2021-2025 yaitu anak usia dini memperoleh akses pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas dengan memprioritaskan pendidikan dini yang terintegrasi dan holistik.

Pendidikan dini yang terintegrasi dan holistik juga termasuk memperhatikan kesenjangan dalam penguatan pengembangan pendidikan anak usia dini serta isu lain seperti pemenuhan gizi dan nutrisi serta praktik pola pengasuhan.

Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini pun sebaiknya tidak hanya dilakukan sendiri-sendiri, melainkan perlu kerja sama yang inklusif dengan berbagai pihak mulai dari orang tua, guru, masyarakat hingga pemerintah.

Pembenahan ekosistem guru turut menjadi aspek yang tidak dapat dihindari dalam penciptaan pendidikan berkualitas bagi anak usia dini yaitu memenuhi hak-hak guru seperti mengenai kurangnya apresiasi terhadap guru.

Contoh kurangnya apresiasi terhadap guru adalah upah yang rendah, kurangnya kesempatan peningkatan kemampuan profesional, kelelahan dan stres, ketidaksetaraan gender dalam kepemimpinan serta kesenjangan ras dan etnis.

Menurut Perwakilan dari University of Auckland Marek Tesar dalam pleno sesi kedua Forum Dialog Kebijakan PAUD ASEAN, ekosistem guru yang tidak baik berpotensi menyebabkan kekacauan terhadap kualitas layanan PAUD.

Deklarasi ASEAN untuk transformasi PAUD

Keberhasilan Indonesia melaksanakan Dialog Kebijakan PAUD ASEAN 2023 terlihat dari terlahirnya komitmen bersama menteri pendidikan dari 11 negara kawasan Asia Tenggara untuk mempercepat transformasi PAUD.

Deklarasi para pemimpin ASEAN tentang PAUD di Asia Tenggara adalah dokumen yang kuat dan penting sebagai penanda kepemimpinan negara-negara Asia Tenggara untuk menerjemahkan Deklarasi Tashkent.

Deklarasi tersebut yaitu menginvestasikan setidaknya 10 persen dari total pengeluaran pendidikan untuk PAUD dan memastikan bahwa gaji dan kondisi kerja tenaga kerja pra-sekolah setidaknya setara dengan gaji guru pendidikan dasar.

Selain itu, deklarasi turut menjamin kewajiban setidaknya satu tahun pendidikan pra-sekolah dasar berkualitas bersifat gratis untuk semua sebagaimana ditetapkan dalam Target SDG 4.2.

Pemimpin negara di Kawasan Asia Tenggara juga berkomitmen dan secara progresif meningkatkan pelayanan PAUD dengan memberikan dukungan yang adil dan adaptif kepada anak kategori rentan dan terpinggirkan, serta mewujudkan inklusi, dan kesetaraan gender.

Tiga poin deklarasi tersebut dinilai akan mampu mempercepat transformasi PAUD, terutama dalam konteks krisis pembelajaran global yang terdampak COVID-19.

Era pascapandemi menjadi semangat ASEAN untuk memperluas akses dan layanan anak usia dini ke pendidikan yang berkualitas mengingat potensi PAUD yang kuat dalam perbaikan kualitas kehidupan anak-anak.

Terlebih lagi, pandemi menghadirkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk berinovasi dan mempercepat kemajuan menuju sistem yang lebih kuat.

Negara di seluruh dunia berupaya mempercepat kualitas program, memanfaatkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran interaktif, dan mengintegrasikan pengembangan sosial emosional dalam pembelajaran usia dini.

Transformasi ini pun menghasilkan layanan PAUD yang lebih inklusif, tangguh, dan mudah beradaptasi meski sempat terganggu oleh adanya pandemi COVID-19 selama tiga tahun.

Untuk Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbudristek RI Iwan Syahril mengatakan pihaknya juga berfokus pada partisipasi dan kolaborasi multisektor.

Fokus itu dilakukan sebagai sarana untuk mempercepat implementasi prakarsa PAUD berkualitas tinggi serta mendorong solusi komprehensif dan kemajuan berkelanjutan dalam PAUD.

Berbagai komitmen dan deklarasi yang dihasilkan melalui Forum Dialog Kebijakan PAUD ASEAN ini akan menjadi bagian penting agar dapat menghasilkan rekomendasi pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada September 2023.

“Kami sangat yakin bahwa ini akan membuka jalan bagi peningkatan standar PAUD di seluruh Asia Tenggara dan memberdayakan pemerintah untuk memprioritaskan dan berinvestasi pada masa depan anak-anak di kawasan ASEAN," kata Iwan.