Segera bebaskan presiden Niger yang ditahan tentara, sebut Sekjen PBB

Pergantian pemerintahan yang tidak konstitusional secara berturut-turut berdampak buruk pada pembangunan dan kehidupan penduduk sipil,

Perserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan pembebasan segera Presiden Niger Mohamed Bazoum, yang ditahan oleh tentara dalam upaya kudeta.

"Saya telah berbicara dengan Presiden Bazoum untuk mengungkapkan solidaritas penuh kami padanya. Sekarang, saya ingin berbicara langsung kepada mereka yang menahannya: segera bebaskan Presiden Bazoum tanpa syarat, berhenti menghalangi pemerintahan demokratis negara tersebut, dan hormati supremasi hukum,'' kata Guterres kepada wartawan di Markas Besar PBB di New York, Kamis (27/7).

Kepresidenan Niger mengonfirmasi bahwa upaya kudeta dilakukan pada Rabu (26/7) pagi oleh tentara yang menutup akses ke kediaman resmi Bazoum.

Guterres mengutuk keras serangan terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis.

"Pergantian pemerintahan yang tidak konstitusional secara berturut-turut berdampak buruk pada pembangunan dan kehidupan penduduk sipil," ujar dia, memperingatkan.

Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Turk turut mengutuk keras percobaan kudeta oleh beberapa anggota militer Niger, dan menyerukan pembebasan Presiden Bazoum sesegera mungkin.
Baca juga: Kecam upaya kudeta di Niger, Sekjen PBB dukung penuh pemerintah

Dia menegaskan bahwa semua upaya harus dilakukan untuk memulihkan ketertiban konstitusional dan supremasi hukum di negara Afrika Barat itu.

"Adalah demi kepentingan semua rakyat Niger bahwa kemajuan demokrasi penting yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir dijaga dan dilestarikan," kata Turk.

Turk juga mendesak semua pihak di Niger untuk menahan diri dari melakukan kekerasan serta menghormati hak dan kebebasan dasar semua orang.

Niger, yang seluruh wilayahnya berbatasan dengan daratan, memiliki sejarah panjang tentang kudeta.

Negara itu telah menghadapi berbagai kudeta dan upaya kudeta sejak memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 1960.

Sumber: Anadolu