Kemarin BPJS diharap tanggung obat herbal, petugas haji diapresiasi

Jakarta (ANTARA) - Pada Kamis (27/7), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengharapkan BPJS Kesehatan menanggung biaya penggunaan obat herbal peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Menteri Agama mengapresiasi kinerja petugas haji.

Selain itu, ada warta mengenai penanganan perkara Pondok Pesantren Al Zaytun dan dampak penyitaan Benteng Vastenburg Solo yang bisa disimak kembali dalam rangkuman berita berikut.

BPOM berharap obat herbal masuk daftar obat dalam layanan JKN

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K. Lukito berharap produk obat herbal dapat masuk ke daftar obat dalam layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang pembiayaannya bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Kinerja petugas haji 2023 dinilai melampaui ekspektasi

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut kinerja petugas haji tahun 2023 melampaui ekspektasi dan menyampaikan apresiasi kepada semua yang bertugas melayani jamaah Indonesia di Tanah Suci. "Para petugas ibadah haji tahun ini bisa menangkap keinginan pemerintah melalui Kemenag, bahkan melampaui ekspektasi," katanya.

Kemenag tunggu pelimpahan tugas penanganan santri Al Zaytun

Kementerian Agama (Kemenag) masih menunggu pelimpahan tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menangani santri di Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. "Kami akan menerima pelimpahan seperti apa tugasnya yang diberikan kepada kami," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

YPI tegaskan Panji Gumilang tidak dapat dipisahkan dari Al Zaytun

Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) selaku yayasan pengelola Ma'had Al Zaytun menegaskan bahwa Panji Gumilang tidak dapat dipisahkan dari Ma'had Al Zaytun. "Dalam menjelaskan Panji Gumilang dengan karyanya, yaitu Ma'had Al Zaytun, tidak dapat dipisahkan," kata Anggota Pembina YPI Abdul Halim.

Penyitaan Benteng Vastenburg diharap tak ganggu kegiatan budaya

Pemerintah Kota Surakarta berharap penyitaan Benteng Vastenburg Solo oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak mengganggu kegiatan budaya masyarakat. "Saya berharap nanti pemenang lelang masih memberikan akses untuk beraktivitas dan berkreasi di situ," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Aryo Windyandoko.