Khartoum (ANTARA News) - Para pemimpin Somalia yang bersaing hari Kamis mencapai sebuah perjanjian untuk mengakhiri pertempuran di negara Tanduk Afrika yang dilanda perang itu setelah perundingan yang disponsori Liga Arab di Khartoum, kata sejumlah pejabat. Perjanjian itu ditandatangani setelah delegasi dari aliansi muslim, yang menghalau para panglima dukungan AS dari Mogadishu, ibukota Somalia, pada 5 Juni setelah pertempuran empat bulan, melakukan perundingan dengan anggota-anggota pemerintah sementara negara itu. Perjanjian itu mengakui "keabsahan pemerintah sementara dan keberadaan aliansi pengadilan Islam", kata Sekretaris Jendral Liga Arab Amr Mussa kepada warawan setelah memimpin perundingan antara kedua pihak. Perjanjian itu menyerukan "diakhirinya kampanye-kampanye media dan militer... pengupayaan dialog tanpa prasyarat dalam kerangka kerja pengakuan timbal-balik" dan "pengadilan penjahat perang", kata Moussa. Perjanjian itu ditandatangani oleh seorang ulama terkenal yang mewakili pengadilan-pengadilan Islam, Ali Mohammed Ibrahim, dan Menteri Luar Negeri Somalia Abdullah al-Syeikh Ismail. Pertemuan itu dilakukan setelah kedua pihak mengadakan perundingan terpisah dengan pejabat-pejabat Arab, termasuk Mussa, serta Presiden Sudan Omar al-Beshir, yang kini mendapat giliran memimpin badan Arab itu. Beshir menyebut perjanjian itu sebagai "awal dari akhir konflik di Somalia". Pihak-pihak itu akan memulai lagi perundingan yang bertujuan mengatasi permasalahan keamanan yang masih ada pada 15 Juli di Khartoum. "Kami datang ke perundingan untuk mencari penyelesaian atas masalah Somalia, dengan bantuan dari saudara-saudara Arab kami," kata Ibrahim di sela-sela sidang sebelum perjanjian itu ditandatangani, sebagaimana dikutip AFP. Setibanya di Khartoum, Mussa mengatakan, penengahan itu bertujuan "melicinkan jalan bagi dialog dan konsensus Somalia", kata Kantor Berita Sudan SUNA. Perundingan Khartoum itu merupakan upaya penengahan pertama dalam konflik Somalia, yang berkobar dan menewaskan sekitar 360 orang dan mencederai 2.000 lain dalam beberapa pekan terakhir ini. Pemerintah sementara Somalia mengirim tim yang mencakup Presiden Abdullahi Yusuf Ahmed, Perdana Menteri Ali Mohammed Gedi dan Ketua Parlemen Sharif Hassan Syeikh Adan. Milisi Pengadilan Islam Bersama, yang menguasai sebagian besar wilayah Somalia selatan, telah berjanji menciptakan lagi ketertiban dan mulai memberlakukan hukum Syariah di daerah-daerah yang mereka kuasai.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
