Kesbangpol Kepri antisipasi konflik jelang Pemilu 2024

Batam (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Riau melakukan antisipasi terjadinya konflik jelang Pemilu 2024.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepri Raja Hery Mokhrizal di Batam, Kamis, mengatakan pihaknya mengajak masyarakat agar dapat saling menjaga dan menghormati perbedaan pendapat atau pilihan untuk menghindari suasana-suasana yang tidak kondusif menjelang 2024.

"Artinya dengan pilihan masing-masing, dengan tidak memahami atau kurang memahami kondisi yang ada itu akan menjadikan gesekan-gesekan yang jika dibiarkan secara terus menerus makam akan menjadi persoalan juga," kata Hery.

Pihaknya melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Provinsi Kepri agar dapat secara bijak menanggapi isu-isu politik yang tersebar di media sosial terutama terhadap pemberitaan hoaks.

Hery menyampaikan, Badan Kesbangpol bersama Dinas Kominfo juga bekerja sama untuk melakukan filterisasi terhadap pemberitaan yang dinilai tidak benar adanya.

"Dari semua elemen diajak untuk bergerak mengedukasi dalam hal beda pendapat maupun pilihan adalah hal biasa dalam suasana demokrasi," ujar dia.

Dengan begitu pihaknya berharap dengan upaya antisipasi yang dilakukan tersebut tidak terjadi di Provinsi Kepri, terutama di Kota Batam yang memiliki penduduk paling banyak.

"Itu yang kita harapkan tidak terjadi perselisihan gesekan di lapisan masyarakat terutama di Batam yang pendudukan hampir 1,1 juta dari total penduduk Kepri 2,1 juta," kata Hery.

Sebelumnya, Pemprov Kepulauan Riau menganggarkan Rp198 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024

Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri Raja Hery Mokhrizal di Batam, Senin, mengatakan untuk anggaran KPU dan Bawaslu masing-masing Rp141 miliar dan Rp57 miliar.

Sementara untuk anggaran pengamanan Polda Kepri, Komando Resor Militer (Korem) 033/Wira Pratama, dan TNI dari 3 matra (Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara) masih dalam proses pengajuan.

“Total keseluruhan sekalian sama tim pengamanan sekitar Rp198 miliar. Polda Kepri sudah mengajukan sekitar Rp11,4 miliar dan Korem sekitar Rp2 miliar. Kalau Angkatan Laut dan Angkatan Udara belum, biasanya di bawah Rp500 juta,” kata Hery.