DPR pertanyakan anggaran penanganan bencana di DKI

Anggaran penanganan bencana di DKI Jakarta terlalu besar. Apalagi DKI Jakarta memiliki APBD yang sudah cukup besar. Mengapa tidak ditanggung bersama antara BNPB dan Pemda DKI Jakarta,"

Jakarta (ANTARA News) - Komisi VIII DPR RI mempertanyakan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana di DKI Jakarta sebesar Rp645 miliar yang dinilai sangat besar.

"Anggaran penanganan bencana di DKI Jakarta terlalu besar. Apalagi DKI Jakarta memiliki APBD yang sudah cukup besar. Mengapa tidak ditanggung bersama antara BNPB dan Pemda DKI Jakarta," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini ketika memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan BNPB di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Jazuli, APBD DKI Jakarta tahun 2013 mencapai Rp50 triliun sebuah nilai yang besar untuk pemerintah provinsi, mengapa BNPB tidak melakukan program "sharing" anggaran dengan Pemerintah DKI Jakarta?

Bencana yang yang terjadi di DKI Jakarta, menurut dia tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI Jakarta.

"Kami mengusulkan, agar BNPB melakukan sharing anggaran dengan Pemerintah DKI Jakarta, sehingga alokasi anggaran BNPB bisa lebih diefisienkan," ucapnya.

Menurut dia, dalam penanganan bencana di DKI Jakarta, BNPB harus bisa memilah mana yang menjadi porsi Pemerintah DKI Jakarta dan mana yang menjadi porsi BNPB, jangan semuanya menjadi beban BNPB.

Sementara itu, Kepala BNPB, Syamsul Maarif menjelaskan anggaran

BNPB untuk penanganan bencana di DKI Jakarta memang lebih besar dibandingkan dengan penanganan bencana di daerah lainnya, karena DKI Jakarta adalah ibu kota negara.

"Jika suatu saat ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta, maka anggaran penanganan bencana untuk Jakarta bisa sama dengan daerah lainnnya. Tidak mungkin Istana Negara terkena air bah dibiarkan tanpa penanganan khusus," kilahnya.

Pada kesempatan tersebut, Syamsul Muarif menjelaskan, anggaran BNPB tahun 2013 sebesar Rp1.645 miliar yang dialokasikan untuk penanganan bencana di DKI Jakarta Rp645 miliar, penanganan banjir dan lahar Rp500 miliar, penanganan kekeringan Rp250 miliar, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan Rp250 miliar.

Anggaran penanganan bencana di DKI Jakarta, menurut dia antara lain untuk membangun sodetan banjir kanal timur, terowongan bawah tanah ("deep tunnel"), dan drainase.
(R024/C004)