Indonesia dan ADB perkuat kerja sama untuk perekonomian berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) memperkuat kerja sama dalam rangka mencapai perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan forum diskusi High Level Policy Dialogue Indonesia-Asian Development Bank (Indonesia-ADB HLPD) yang membahas tujuan dan trajektori pembangunan prioritas Indonesia.

“HLPD 2023 kali ini juga menjadi platform untuk memberikan masukan dalam perumusan Strategi Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy/CPS) 2025-2029 mendatang yang dapat membantu Indonesia mencapai transformasi ekonomi struktural jangka panjang dan berkelanjutan,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Indonesia-ADB HLPD telah dilaksanakan sejak 2020. Pada penyelenggaraan sebelumnya, ADB CPS untuk Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sementara itu, ancaman risiko keuangan saat ini berasal dari isu perubahan iklim. Terlebih, 80 persen bencana yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kerusakan alam akibat perubahan iklim. Untuk itu, Pemerintah Indonesia dan ADB bekerja sama terkait upaya mengatasi ancaman perubahan iklim.

Salah satu yang dilakukan adalah pengadaan program pembiayaan campuran regional yang transformatif. Indonesia, sebagai pelopor, tengah melanjutkan implementasi dari Energy Transition Mechanism (ETM) dan menerapkan inisiasi perdagangan karbon dengan dukungan dari ADB.

Untuk memastikan transisi energi yang adil dan terjangkau, Indonesia dan ADB serta mitra pembangunan lainnya juga membentuk sekretariat Just Energy Transition Program (JETP) yang akan memberikan dukungan kelembagaan dan dukungan pada tahapan implementasi.

Diketahui, kerja sama antara ADB dengan Indonesia yang masih berlangsung saat ini bernilai 4,1 miliar dolar AS. Kerja sama tersebut meliputi pembiayaan dengan biaya pinjaman (cost of fund) di bawah tarif pasar, hibah, bantuan teknis, pinjaman dan investasi di sektor swasta, serta pembiayaan perdagangan dan penjaminan.

Baca juga: Kerja sama RI dan ADB saat ini capai 4,1 miliar dolar AS

Baca juga: ADB perkirakan ekonomi RI melandai dan tumbuh 4,8 persen di 2023