Komnas Perempuan dorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

Landasan prinsip dalam pelindungan masyarakat asli/adat mengacu pada Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Asli (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNRIP) tahun 2007

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan pihaknya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

"Komnas Perempuan menyerukan agar DPR RI segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai payung hukum perlindungan, pemenuhan, dan pemulihan hak-hak masyarakat adat sebagaimana amanat konstitusi," kata Andy Yentriyani saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Hal ini sesuai kesimpulan dari sesi ke-16 Expert Mechanism on the Right of Indigeneous Peoples (EMRIP) di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, 17 - 22 Juli 2023 lalu yang meminta negara-negara untuk segera mengembangkan upaya pelindungan komprehensif pada masyarakat asli/adat dalam memastikan pembangunan berkelanjutan yang sejati.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu lebih proaktif dalam memastikan jaminan pelindungan masyarakat asli/adat, baik melalui legislasi dan implementasinya di dalam negeri maupun melalui pendekatan politik luar negeri.

Ia mengatakan, landasan prinsip dalam pelindungan masyarakat asli/adat mengacu pada Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Asli (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNRIP) tahun 2007.

Sementara penggunaan kata pribumi telah dilarang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Komnas Perempuan juga meminta Pemerintah RI merefleksi ulang implementasi UU Pemajuan Kebudayaan.

Menurutnya, pemajuan kebudayaan tidak cukup pada aspek perlindungan objek-objek kebudayaan, namun yang utama adalah perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat sebagai subjek utama dari perawat dan pelestari objek-objek kebudayaan.

"Agar Pemerintah Indonesia terus mengembangkan kepemimpinan dalam pemajuan HAM di kancah internasional, termasuk dengan keterlibatan yang lebih aktif dan substantif dalam mendorong penerapan UNRIP oleh negara-negara anggota PBB," katanya.