Kementerian PUPR: Pembiayaan PSN wilayah Jawa didominasi skema KPBU

Tidak mungkin dilakukan hanya dengan APBN saja, ini bukan hanya karena adanya keterbatasan anggaran, tapi juga untuk melibatkan peran swasta dalam menciptakan bisnis

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pembiayaan proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Jawa didominasi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kalau di Jawa kebanyakan investasi atau KPBU, tapi di luar Jawa lebih banyak lewat penugasan. Jadi fair, kalau semua menggunakan APBN di Jawa, yang di luar Jawa tidak kebagian," kata Basuki dalam acara Conference on National Strategic Projects (PSN) di Jakarta, Rabu.

Basuki menjelaskan dalam pembiayaan PSN, ada tiga skema utama. Pertama melalui skema APBN. Penggunaan skema APBN untuk pendanaan PSN hingga saat ini tercatat Rp47,56 triliun. Pendanaan tertinggi untuk sektor sistem penyediaan air minum (SPAM) yang menyerap Rp37,3 triliun.

Skema kedua yang digunakan pemerintah yakni KPBU yang saat ini telah membiayai proyek PSN dengan nilai Rp151,44 triliun. Pendanaan melalui skema tersebut telah membiayai 20 proyek ruas jalan tol sebesar Rp150,42 triliun dan 3 proyek SPAM yang tercatat sebesar Rp1,02 triliun.

Kemudian, skema ketiga yang digunakan dalam proyek PSN yaitu skema penugasan melalui perusahaan BUMN. Hingga saat ini telah tercatat total pembiayaan PSN melalui skema penugasan BUMN mencapai Rp53,24 triliun. Skema tersebut hanya digunakan untuk pembiayaan dalam sektor jalan tol, yaitu 7 proyek ruas jalan tol dengan total pendanaan Rp53,24 triliun.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan skema pembiayaan alternatif itu juga dapat mempererat kerja sama antar banyak pihak, khususnya pemerintah dengan swasta. Skema-skema pembiayaan alternatif telah mewujudkan banyak infrastruktur agar selesai tanpa terlalu membebani APBN.

"Tidak mungkin dilakukan hanya dengan APBN saja, ini bukan hanya karena adanya keterbatasan anggaran, tapi juga untuk melibatkan peran swasta dalam menciptakan bisnis," ujarnya.

Adapun sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo menyampaikan perkembangan terakhir bahwa 158 PSN telah selesai per 11 Juli 2023.

Wahyu mengungkapkan nilai dari 158 proyek tersebut mencapai Rp1.102,6 triliun. Dengan adanya perkembangan itu, Kemenko Perekonomian menargetkan 25 proyek agar selesai tahun ini. Kemudian untuk tahun 2024, terdapat 31 proyek lagi untuk diselesaikan.

Adapun pemerintah telah menetapkan terdapat 210 proyek dan 12 program PSN dengan nilai investasi mencapai Rp5.764 triliun. Presiden Jokowi menargetkan keseluruhan proyek PSN agar dapat dirampungkan pada 2024, terutama dalam hal pembebasan lahan serta perizinan.