Kemenag raih opini WTP tujuh kali berturut-turut

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama (Kemenag) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2022.

"Alhamdulillah, kami bersyukur, laporan hasil pemeriksaan tahun 2022, Kemenag memperoleh opini WTP. Opini WTP ini sudah tujuh kali berturut-turut diperoleh Kemenag," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Raihan opini WTP tersebut diserahkan Pimpinan Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK, Ahmadi Noor Supit kepada Menag Yaqut di Kantor Kemenag, Jakarta.

Menag mengatakan raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja keras, kolektif, dan konsisten dari jajarannya sebagai wujud dari kesungguhan dalam mengelola keuangan negara dengan baik.

"Semoga ke depan kami terus bisa mempertahankannya, begitu juga dengan laporan hasil pemeriksaan untuk Program Madrasah Education for Quality Reform," ujar Menag.

Yaqut berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan dan pengelolaan APBN untuk kemaslahatan umat.

"Kami juga berharap agar diberikan bimbingan, masukan dan arahan dari BPK, termasuk koreksi pada Kementerian Agama agar ke depan apa yang kami laksanakan sebagai tanggung jawab untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK, Ahmadi Noor Supit mengatakan opini WTP yang diberikan kepada Kementerian Agama berdasarkan sejumlah kriteria.

Adapun kriteria yang dimaksud, di antaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

"Opini WTP bukan tujuan dari pengelolaan keuangan, namun merupakan kewajiban bagi setiap entitas pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan APBN," katanya.

Selain itu, BPK juga memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri untuk Program Madrasah Education for Quality Reform oleh Kementerian Agama, serta Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tahun 2022.

"Saya berharap ke depan Kementerian Agama lebih serius dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang baik, sehingga dampaknya betul-betul dirasakan oleh masyarakat dan tepat sasaran," katanya.