Menpora: Kerjasama dengan KPK untuk tingkatkan transparansi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyampaikan kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kementerian.

Hal itu disampaikan Menpora Dito pada jumpa pers dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa.

"Inti dan prinsipnya kerjasama kami (Kemenpora) sama dengan KPK, agar Kementerian Pemuda dan Olahraga ini lebih bisa transparan dan juga masyarakat bisa mengetahui kinerja dan apa kontribusi kami kepada olahraga. Sementara masih untuk olahraga, nantinya kami aplikasikan juga untuk di kepemudaan dan bahkan sampai daerah, agar penyelenggaraan sistem birokrasi di sini lebih terjaga," kata Menpora Dito.

Menpora Dito juga mengatakan selama masa awal jabatannya telah ada pendampingan dari BPKP dan juga kejaksaan melalui Jamintel untuk proses persiapan SEA Games dan Para Games.

"Dari awal saya duduk di kementerian ini, semua proses persiapan SEA Games, Para Games itu ada pendampingan juga dari BPKP dan juga Kejaksaan melalui Jamintel," kata Menpora Dito.

Selain itu Kemenpora akan menyempurnakan aplikasi Wasping untuk meningkatkan transparansi anggaran sekaligus memudahkan pihak ketiga atau federasi untuk mengajukan kebutuhan anggaran.

"Kami mengupdate aplikasi untuk olahraga yaitu Wasping. Kami sempurnakan aplikasi dan namanya supaya lebih keren. Tadi saya juga mendapat masukan dari KPK agar (aplikasi) dipublish dan dapat diakses oleh publik," kata Menpora Dito.

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan mengapresiasi respon positif dari Kemenpora dan mengharapkan pihak terkait untuk meningkatkan transparansi dan aplikasi yang dapat diakses publik.

"Terima kasih karena respon sangat positif, kita ingin segera dari Kemenpora meningkat transparansinya, dan untuk aplikasi yang ada tinggal disempurnakan agar publik dapat mengetahui dan turut memantau," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.