Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa sekitar 508 ribu ASN telah merasakan manfaat dan dampak dari pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian yang dijalankan Badan Kepegawaian Negara sejak Januari 2023.
Anas juga mengapresiasi dan terus mendorong kinerja BKN dalam memangkas proses bisnis layanan kepegawaian menjadi lebih simpel dan efisien.
Anas juga mengapresiasi dan terus mendorong kinerja BKN dalam memangkas proses bisnis layanan kepegawaian menjadi lebih simpel dan efisien.
"Selamat ulang tahun, BKN. BKN telah menunjukkan progresivitas yang baik dalam melakukan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian. Mulai dari layanan pindah instansi, kenaikan pangkat, pensiun, penetapan NIP, dan sebagainya," ujar Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian dikoordinasikan Kementerian PANRB kepada BKN sejak akhir tahun 2022 dan mulai diimplementasikan pada awal 2023.
"Ini sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi untuk terus menyederhanakan layanan di birokrasi kita. Kalau terkait layanan kepegawaian, ini ibarat pelanggan internal. Bagaimana kita bisa melayani pelanggan eksternal alias publik dengan baik kalau di dalam saja kita mau mengurus administrasi kepegawaian saja masih ribet," katanya.
Baca juga: Menteri PAN-RB minta BKN mereformulasi nilai ambang batas seleksi PPPK
Menurut dia, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian dikoordinasikan Kementerian PANRB kepada BKN sejak akhir tahun 2022 dan mulai diimplementasikan pada awal 2023.
"Ini sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi untuk terus menyederhanakan layanan di birokrasi kita. Kalau terkait layanan kepegawaian, ini ibarat pelanggan internal. Bagaimana kita bisa melayani pelanggan eksternal alias publik dengan baik kalau di dalam saja kita mau mengurus administrasi kepegawaian saja masih ribet," katanya.
Baca juga: Menteri PAN-RB minta BKN mereformulasi nilai ambang batas seleksi PPPK
Oleh karena itu, pemangkasan layanan kepegawaian yang didorong di BKN meliputi proses bisnis layanan pensiun dari semula lima tahapan yang harus dilalui PNS menjadi hanya dua tahapan. Layanan kenaikan pangkat yang semula 8-14 tahapan dipangkas menjadi dua tahap saja.
Adapun layanan pindah instansi yang semula 11 tahap diringkas menjadi dua tahap saja. Kemudian, ada layanan perbaikan dan penetapan NIP yang dilakukan dengan dua tahap saja dari sebelumnya 11 tahap.
Adapun layanan pindah instansi yang semula 11 tahap diringkas menjadi dua tahap saja. Kemudian, ada layanan perbaikan dan penetapan NIP yang dilakukan dengan dua tahap saja dari sebelumnya 11 tahap.
"Tadi saya minta ke BKN agar kalau bisa diringkas lagi. Sehingga yang sekarang sudah cukup ringkas menjadi semakin ringkas. Kuncinya adalah semakin terdigitalisasi," jelas Anas.
Baca juga: Wapres minta talenta birokrat dibekali visi antikorupsi
Baca juga: Wapres minta talenta birokrat dibekali visi antikorupsi
Berdasarkan data BKN, total telah terdapat 508.544 orang ASN yang merasakan manfaat pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, di antaranya kecepatan layanan pensiun dirasakan 24.323 orang, penetapan NIP 124.268 orang, pindah instansi 3.718 orang, dan kenaikan pangkat 356.235 orang.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan BKN kini terus meningkatkan kualitas layanan kepegawaian.
"Pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian terus kita jalankan. Sebagian besar ASN yang mengurus layanan sudah merasakan manfaatnya. Bila misal ada yang terkendala, bisa dipastikan karena mungkin ada data mereka yang belum lengkap," pungkas Haryomo.
Haryomo menambahkan terkait pelayanan kepegawaian, BKN telah menerbitkan 898.000 pertimbangan teknis untuk berbagai urusan kepegawaian.
“Jadi kita sebenarnya telah terbitakan 898.000 pertimbangan teknis, tetapi instansi pemerintah asalnya belum menerbitkan SK ke pegawainya. Yang sudah dapat SK sekitar 508.000,” ujarnya.
Dia berharap instansi masing-masing pegawai segera menerbitkan SK sesuai apa yang diurus pegawainya.
Karena menurut dia, progresivitas di BKN memang juga harus diiringi percepatan penerbitan SK di masing-masing instansi sebagai pejabat pembina kepegawaiannya.
"Pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian terus kita jalankan. Sebagian besar ASN yang mengurus layanan sudah merasakan manfaatnya. Bila misal ada yang terkendala, bisa dipastikan karena mungkin ada data mereka yang belum lengkap," pungkas Haryomo.
Haryomo menambahkan terkait pelayanan kepegawaian, BKN telah menerbitkan 898.000 pertimbangan teknis untuk berbagai urusan kepegawaian.
“Jadi kita sebenarnya telah terbitakan 898.000 pertimbangan teknis, tetapi instansi pemerintah asalnya belum menerbitkan SK ke pegawainya. Yang sudah dapat SK sekitar 508.000,” ujarnya.
Dia berharap instansi masing-masing pegawai segera menerbitkan SK sesuai apa yang diurus pegawainya.
Karena menurut dia, progresivitas di BKN memang juga harus diiringi percepatan penerbitan SK di masing-masing instansi sebagai pejabat pembina kepegawaiannya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
