Menkeu: pemotongan belanja jaga kesehatan fiskal

Kita ingin meyakinkan pemangku kepentingan utama Indonesia khususnya masyarakat domestik, investor dan masyarakat internasional untuk jangan ragu. Karena kita akan terus menjaga kesehatan fiskal."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemotongan belanja pemerintah dapat dilakukan untuk menjaga defisit anggaran serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan dan kesehatan fiskal secara keseluruhan.

"Apabila terjadi defisit (anggaran) yang mendekati dilarang oleh UU atau malah melanggar, kita tidak bisa mengambil risiko itu," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Agus mengatakan solusi tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga kemungkinan pelebaran defisit anggaran akibat potensi kelebihan belanja subsidi dan tersendatnya penerimaan negara lewat pajak akibat krisis global.

"Kita ingin meyakinkan pemangku kepentingan utama Indonesia khususnya masyarakat domestik, investor dan masyarakat internasional untuk jangan ragu. Karena kita akan terus menjaga kesehatan fiskal," ujarnya.

Namun, ia mengakui pemotongan belanja, termasuk belanja modal, sulit diupayakan karena mengelola sistem keuangan harus dilakukan secara hati-hati dan kredibel, apalagi revisi anggaran membutuhkan waktu.

"Kita mengetahui satu revisi mata anggaran prosesnya tidak sederhana, apalagi sistem anggaran negara perlu dikelola hati-hati dan memerlukan pertanggungjawaban," ujarnya.

Selain itu, revisi belanja tersebut mengakibatkan pemerintah harus menurunkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi, tapi hal itu bukan merupakan masalah apabila perekonomian nasional tetap terjaga dalam keadaan baik.

"Kita tidak bisa mengorbankan stabilitas sistem keuangan yang akhirnya berdampak pada ekonomi lemah, di tengah krisis global yang masih berlangsung. Ini terlalu berisiko bagi Indonesia," katanya.

Untuk itu, Agus menginginkan pemotongan tersebut diikuti kebijakan pengelolaan subsidi energi yang efektif, sehingga pemerintah memiliki dana untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita bisa mengelola subsidi dengan baik dan mengejar penerimaan, ini akan membuat kita bertambah kuat dan dihormati, karena pertumbuhan terus diatas angka enam persen," ujarnya.

Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro menambahkan anggaran belanja negara selama 2013 akan tertekan karena penerimaan pajak masih mengalami masalah akibat krisis dan adanya kelebihan belanja subsidi.

"Kita ingin anggaran lebih bagus. Tapi kalau dari sekarang sudah sakit dan terganggu, nanti ke depannya makin sulit. Jangan kira 2013 dilewati ini selesai, pada 2014 masalahnya akan berkembang lagi," ujarnya.

Untuk itu, ia mengharapkan kondisi perekonomian global cepat pulih, penerimaan pajak mulai membaik serta adanya kebijakan yang lebih terukur untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.

"Sebelum kita menunggu kondisi global, memang baiknya di sisi pengeluaran, kalau bisa kita kendalikan konsumsi BBM, dan mengurangi impor migas disitu," ujarnya. (*)