"Kami bertanggung jawab di bidang tanah dan tata ruang. Terkait dengan tanah itu, ada aset-aset negara, sehingga kita perlukan kolaborasi, kita lakukan koordinasi, sehingga permasalahan aset bisa kita kelola untuk kepentingan pariwisata," ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Hadi menambahkan, sehubungan dengan kepentingan pariwisata, dibutuhkan koordinasi yang berlanjut dengan pemerintah daerah (Pemda).
Berkaitan dengan tata ruang, kerja sama Kementerian ATR/BPN dan Pemda juga dilakukan untuk menentukan rancangan tata ruang khususnya dalam hal ini wilayah wisata.
Kolaborasi itu termasuk soal jaringan listrik yang dituangkan di poin dalam rencana tata ruang, yakni struktur ruang.
"Yang kami sekarang garisbawahi adalah seluruh kabel-kabel di atas, yaitu akan kita tanam sesuai dengan tata ruang dan kami akan koordinasi dengan Pemda untuk menata ruang, sehingga tidak kelihatan berserakan," kata Hadi Tjahjanto.
Borobudur merupakan salah satu dari lima DPSP di Indonesia yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Kementerian/lembaga terkait diharapkan dapat bekerja sama membangun Borobudur menjadi tempat wisata yang didatangi turis spiritual mancanegara.
Dengan kerja sama lintas sektor, Borobudur akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Sebagai salah satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pengembangan kawasan Borobudur juga termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) terkait Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 KSPN.
Baca juga: Menteri ATR yakin Medan dapat menjadi Kota Lengkap di tahun depan
Baca juga: Menteri ATR: PTSL program revolusioner kuatkan ekonomi Sumatera Utara
Baca juga: Sertifikat rumah ibadah komitmen ATR/BPN menjaga tanah umat beragama
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
