Situasi HAM di Asia Tenggara "mandek"

Hak Asasi manusia adalah salah satu dari masalah-masalah yang lebih sulit kami utarakan kepada mitra-mitra kami, tetapi kami harus mengutarakan itu kepada mereka

Washington (ANTARA News) - Para pejabat Amerika Serikat mengaku cemas akan perkembangan hak asasi manusia (HAM) di negara-negara Asia Tenggara, menunjuk kurangnya kemajuan di banyak tempat dan situasi yang justru memburuk di beberapa negara.

Ketika Amerika Serikat terus mengusahakan menyeimbangkan kembali perhatiannya ke arah Asia, negara itu juga memberikan perhatian lebih besar pada HAM di banyak negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Vietnam, kata para pejabat Departemen Luar Negeri kepada para anggota Dewan perwakilan Rakyat.

"Hak Asasi manusia adalah salah satu dari masalah-masalah yang lebih sulit kami utarakan kepada mitra-mitra kami, tetapi kami harus mengutarakan itu kepada mereka," kata Penjabat Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur Joseph Yun kepada subkomite Hubungan Luar Negeri Senat.

Pada November, para pemimpin Asia Tenggara menyetujui satu perjanjian hak asasi manusia yang kontroversial, dipuji sebagai satu perjanjian penting untuk membantu melindungi sekitar 600 juta orang.

Tetapi para pengeritik mengatakan perjanjian itu memiliki sangat banyak peluang untuk diterobos bagi ASEAN, yang menghimpun satu sistem politik beragam mulai dari pemerintah yang otoriter di Laos dan Vietnam sampai pemerintah demokrasi seperti Filipina.

"Walaupun hakekat deklarasi hak asai manusia itu tidak seperti apa yang kami inginkan, saya mengatakan bahwa negara-negara Asia tenggara melakukannya adalah satu fakta penting," kata Yun.

"Mereka tidak pernah sepakat di kalangan mereka... apakah mereka harus memiliki tujuan-tujuan hak manusia umum," katanya, dan mengaku masih ada jalan panjang untuk dltempuh.

Di Vietnam, misalnya," kami kecewa dalam tahun-tahun belakangan ini melihat kebiasaan lama yang tercela, terutama menyangkut kebebasan menyatakan pendapat," kata Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Dan Baer.

Ia mengutip kecemasan tentang penghukuman orang yang berbicara di Internet, dan menambahkan telah ada "beberapa kemajuan dalam masalah kebebasan agama di Vietnam beberapa tahun lalu, dan kini juga tampaknya mandek."

Tidak ada perbaikan di Kamboja, kendatipun di Laos, penculikan aktivis Sombath Somphone, Desember lalu, "memiliki dampak dingin pada masyarakat sipil lebih luas" karena ia dianggap bukan " orang radikal khusus."

Kedua pejabat itu menyoroti bahwa yang juga penting diawasi adalah peran militer di negara-negara Asia Tenggara, khususnya di Myanmar, yang berada di bawah pemerintah militer selama enam dasa warsa.

"Kami melihat intervensi militer jauh berkurang ketimbang yang pernah kami lihat, yang adalah berita yang sangat, sangat bagus," kata Yun kepada para senator.

"Tetapi kami masih melihat situasi--contoh sederhana--di mana 25 persen dari para anggota parlemen mereka ditunjuk oleh militer," katanya dan menambahkan "tapi itu bukanlah satu situasi jangka panjang yang dapat dipertahankan."

Baer mengatakan hubungan militer dengan militer adalah satu jalan yang yang baik di kawasan itu.
(RN)