Menparekraf: Target wisman ke Borobudur 2 juta kunjungan per tahun

Bisa diproyeksikan mencapai 2 juta kunjungan wisman dengan target total pendapatan devisa pariwisata mencapai 2 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Candi Borobudur mencapai 2 juta kunjungan per tahun.

“Semua progres sesuai jalur, kunjungan wisman di atas target atas dan kunjungan wisatawan Nusantara (wisnus) memberikan dampak positif untuk penciptaan lapangan kerja," ujar Sandiaga dalam siaran resminya di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan khusus untuk Borobudur, bisa dilihat dari jumlah populasi masyarakat umat Budha di ASEAN.

"Bisa diproyeksikan mencapai 2 juta kunjungan wisman dengan target total pendapatan devisa pariwisata mencapai 2 miliar dolar AS,” kata Sandiaga.

Sandiaga juga menjelaskan upaya dan langkah pengembangan di Candi Borobudur akan menjadi terobosan untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja bukan hanya untuk masyarakat Magelang tapi juga yang ada di sekitarnya seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah secara umum.

Baca juga: Menparekraf: Destinasi wisata super prioritas dilengkapi RS berkelas

Baca juga: Sandiaga harap Desa Wisata Hariara Pohan berkonsep pariwisata hijau

Pemerintah fokus untuk mengembangkan lima DPSP menjadi destinasi pariwisata berkualitas yang harus dipastikan dapat diselesaikan pada 2024.

Pencapaian target wisman dan wisnus tahun 2023 menjadi indikator utama yang mencerminkan kesiapan lima DPSP sebagai destinasi pilihan utama dalam menyambut momentum pemulihan pariwisata global pada 2024.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan berdasarkan hasil evaluasi lima DPSP di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan adanya Undang-undang Kesehatan.

"Wisatawan kesehatan perlu ditonjolkan sehingga masyarakat yang berobat keluar negeri itu akan kembali berobat di Indonesia," ujar Luhut.

Selain itu, tata ruang dan arsitektur kearifan lokal, lanjut Luhut, menjadi kunci utama pembangunan infrastruktur lima DPSP.

Terkait dengan kunci utama pembangunan infrastruktur DPSP, Kemenparekraf pada Kamis (19/7) telah menerima dokumen hak pengelolaan lahan (HPL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB).

Dua HPL nomor 003 dan 004 tersebut masing-masing memiliki luas lahan sebesar 21 hektare dan 30 hektare.

Baca juga: Menparekraf: Danau Toba miliki potensi ekonomi kreatif besar

Baca juga: Menparekraf mendiskusikan retribusi wisman ke Bali