Senat AS tolak proposal pangkas bantuan untuk Ukraina

Washington (ANTARA) - Senat Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat dengan suara bulat menolak upaya pembatasan bantuan militer AS kepada Ukraina dengan mengaitkan bantuan tersebut dengan belanja pertahanan negara-negara anggota NATO.

Senat yang terdiri atas 100 anggota itu memutuskan menolak amendemen UU Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) dengan hasil pemungutan suara 71 melawan 13 untuk keunggulan mereka yang menentang.

Sebanyak 13 anggota Partai Republik mendukung amendemen yang diusulkan Senator Republik Mike Lee untuk membatasi bantuan militer AS bagi Ukraina.

Amendemen itu menyatakan bahwa bantuan pendanaan bagi Ukraina hanya 2 persen dari anggaran Departemen Pertahanan selama tahun fiskal 2024 atau bisa saja ditambah hanya jika semua anggota NATO mengalokasikan setidaknya 2 persen dari produk domestik brutonya bagi belanja pertahanan.

Amerika Serikat sudah menyalurkan lebih dari 40 miliar dolar AS (Rp601 triliun) dalam bentuk bantuan militer kepada Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022, termasuk 1,3 miliar dolar AS (Rp19,5 triliun) yang diumumkan pemerintahan Presiden Joe Biden pada Rabu (19/7).

Bantuan untuk Ukraina mendapat dukungan luas lintas partai dalam Kongres AS, yang mengendalikan pengeluaran anggaran pemerintah.

Namun, sekelompok kecil anggota legislatif dari Partai Republik yang memiliki hubungan erat dengan mantan presiden Donald Trump, mempertanyakan bantuan tersebut.

Kubu Republik di DPR juga sempat mengusulkan amendemen yang memangkas bantuan Ukraina dengan menawarkan versi NDAA-nya sendiri pekan lalu, tetapi amendemen itu juga gagal.

Trump yang berkampanye untuk menjadi calon presiden dari Partai Republik untuk Pemilu 2024, mengaku ingin Eropa mengganti biaya yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk mengeluarkan stok persenjataan yang telah dikirimkan kepada Ukraina.

Sebelumnya, dia pernah menyatakan akan menarik Amerika Serikat dari NATO jika semua dari 31 negara anggota aliansi itu tidak mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 2 persen dari PDB mereka.

Sumber: Reuters